Usut Korupsi BGN, Kejagung Didukung karena Program Strategis Harus Bersih

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah Korps Adhiyaksa mendapat dukungan karena dianggap wujud komitmen dalam mengawal program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan BGN selama ini menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintah yang menyedot perhatian publik. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti secara serius agar tujuan program tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat tidak tergerus.

“Saya melihat langkah Kejaksaan menyentuh MBG itu wajar dan memang perlu. Justru karena ini program strategis nasional, maka harus dijaga bersih sejak awal,” kata ujar Analis politik Hendri Satrio, dikutip Selasa (9/6/2026).

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu berpandangan dugaan pelanggaran tidak boleh disembunyikan atau diabaikan. Sebaliknya, proses hukum dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan terhadap program agar pelaksanaannya semakin efektif.

“(Penyimpangan) tidak boleh ditutup-tutupi. Ini juga menjadi momentum untuk evaluasi. Saya sudah lama berpandangan bahwa MBG perlu ditata ulang. Bisa saja dihentikan sementara, lalu dilakukan perbaikan sistem dan diuji lewat pilot project di beberapa daerah. Jadi bukan dihentikan total, tapi diperbaiki supaya ke depan lebih tepat sasaran, lebih aman, dan tidak membebani fiskal,” katanya.

Hendri menekankan, keberanian aparat penegak hukum menangani dugaan persoalan pada program unggulan pemerintah juga memiliki arti penting bagi penegakan hukum secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan proses hukum harus berjalan secara objektif tanpa melihat status atau besarnya program yang sedang diperiksa.

“Langkah ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap program unggulan pemerintah sendiri. Itu penting untuk menjaga kredibilitas negara,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai pengawasan publik tetap diperlukan agar proses hukum berjalan dan orang-orang terlibat bisa diusut hingga tuntas. Publik tetap perlu mengawal, sementara transparansi harus dijaga, proses hukum harus jelas, dan jangan sampai ada kesan tebang pilih di tengah jalan. 

Selain penegakan hukum, pemerintah juga harus menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi kebijakan. “Dengan begitu, kepercayaan publik bisa terus terjaga, dan program seperti MBG tetap bisa berjalan lebih baik ke depannya,” katanya.

Dalam perkara ini, Kejagung menangkap mantan tiga pucuk pimpinan BGN, meliputi eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dan eks dua wakilnya, Lodewjk Pusung serta Sony Sonjaya. Pengungkapan kasus rasuah itu sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang ingin memberangus para koruptor.