Trump Ancam 'Kuasai' Kuba Seketika

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut AS bisa “mengambil alih” Kuba “hampir seketika”. Pernyataan itu muncul di tengah langkah pemerintahannya memperluas sanksi terhadap negara tersebut.

Dalam sebuah acara, Trump mengisyaratkan kemungkinan pengerahan kekuatan militer, termasuk angkatan laut, sebagai bagian dari tekanan terhadap Havana.

“Kuba, yang akan kita kuasai hampir segera,” ujar Trump, seperti dikutip dari indianexpress, Minggu (2/5/2026). 

Trump bahkan menggambarkan skenario simbolis di mana kapal induk AS mendekat ke pantai Kuba. “Mereka akan berkata, ‘terima kasih banyak. Kami menyerah.’”

Pernyataan itu disampaikan seiring pemerintah AS mengeluarkan kebijakan baru yang memperketat sanksi terhadap Kuba. Berdasarkan laporan Reuters, Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menargetkan individu dan entitas yang terkait dengan aparat keamanan Kuba, serta sektor strategis seperti energi, pertambangan, jasa keuangan, dan pertahanan.

Kebijakan ini juga membuka kemungkinan penerapan sanksi sekunder terhadap pihak asing yang berbisnis dengan entitas yang masuk daftar hitam.

Gedung Putih menyebut langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan tekanan terhadap Kuba dengan alasan keamanan nasional, termasuk dugaan keterkaitan Havana dengan Iran dan kelompok seperti Hizbullah.

Namun, pemerintah Kuba langsung menolak keras kebijakan tersebut. Menteri Luar Negeri Bruno Rodríguez Parrilla menyebut sanksi itu sebagai tindakan sepihak yang melanggar hukum internasional.

“AS sama sekali tidak berhak memberlakukan tindakan terhadap Kuba atau negara ketiga. Mereka tidak akan mengintimidasi kami,” tegasnya.

Langkah terbaru ini berpotensi berdampak luas, termasuk bagi perusahaan non-AS yang memiliki hubungan bisnis dengan Kuba. Sektor minyak, pertambangan, hingga perbankan disebut paling rentan terkena imbas.

Tekanan Washington terhadap Havana memang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pembatasan pasokan energi yang memicu krisis bahan bakar dan pemadaman listrik di negara tersebut.

Meski demikian, pemerintah Kuba menegaskan sistem politiknya tidak bisa dinegosiasikan dan menuduh AS sengaja menekan ekonomi serta kehidupan masyarakatnya.