Ketua Oposisi Taiwan Kunjungi Beijing, Sinyal Dialog Konstruktif atau Bagian Propaganda?

JAKARTA – Ketua partai oposisi Kuomintang (KMT) Taiwan, Cheng Li-wun pekan ini melakukan perjalanan langka ke Beijing, China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping dalam apa yang disebut sebagai “misi perdamaian.” Pertemuan ini berlangsung dalam format yang sangat terstruktur, dengan jabat tangan, pernyataan mengenai “pembangunan damai,” dan ajakan menjaga stabilitas di Selat Taiwan.

Namun, sejumlah analis mengatakan bahwa di balik tampilan dialog tersebut, tujuan strategis Beijing terhadap Taiwan tidak banyak berubah. Partai Komunis Tiongkok (PKT) masih menginginkan kontrol terhadap pulau tersebut. Mereka pesimis, melihat bahwa pertemuan ini bukanlah diplomasi melainkan sandiwara, sebuah misi sia-sia yang berisiko melegitimasi kampanye Beijing untuk mencaplok Taiwan.

Tujuan Akhir Beijing Terhadap Taiwan

Presiden China Xi Jinping telah menjadikan reunifikasi dengan Taiwan sebagai pilar utama visi nasionalnya. Dalam pidato-pidatonya di Kongres Rakyat Nasional dan kongres Partai, ia menyatakan bahwa penggabungan Taiwan ke dalam Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah bagian dari misi bersejarah dan arah besar politik negara.

Pembangunan militer PKT di sekitar Selat Taiwan, pemaksaan ekonomi, dan isolasi diplomatik terhadap Taipei semuanya memperkuat tujuan tunggal ini. Karena itu, analis menilai bahwa dialog dengan tokoh oposisi seperti Cheng hanya ditoleransi sejauh hal itu memajukan narasi Beijing tentang reunifikasi.

Dilansir European Times, Kamis (9/4/2026), bagi KMT, keterlibatan dengan Beijing dipandang sebagai langkah pragmatis, sebuah upaya untuk mengurangi ketegangan dan menunjukkan relevansi dalam politik Taiwan yang terpolarisasi. Namun, ketimpangan kekuatan antara Beijing dan Taipei membuat ruang gerak KMT terbatas. PKT mendikte syarat keterlibatan, sementara KMT berisiko dianggap sebagai corong pengaruh Beijing. Dalam konteks demokrasi Taiwan, hal ini merusak kredibilitas partai di mata pemilih yang menghargai kedaulatan.

Pengalaman Hong Kong kerap dijadikan rujukan dalam diskusi tentang janji “satu negara, dua sistem” yang didengungkan China untuk Taiwan. Kesiapan dialog semacam itu digarisbawahi oleh preseden: di Hong Kong, Beijing menjanjikan otonomi tinggi di bawah kerangka tersebut, namun dalam dua dekade kebijakan itu dinilai banyak pihak mengalami penyusutan signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional pada 2020.

Bagi analis, hal ini menunjukkan bahwa komitmen Beijing terhadap dialog dan otonomi bersifat taktis, bukan prinsipil. Pemimpin oposisi Taiwan berisiko mengulangi kesalahan Hong Kong, dan diingatkan agar tidak menganggap propaganda sebagai kemajuan.

Bagi Washington, Tokyo, dan negara-negara demokrasi Indo-Pasifik lainnya, pertemuan Cheng dengan Xi merupakan pengingat bahwa Beijing memilih kombinasi pendekatan politik daripada konflik langsung. Dengan menampilkan dialog dengan pemimpin Taiwan, PKT berupaya menangkis kritik terhadap provokasi militernya dan berpendapat bahwa “reunifikasi damai” masih mungkin dilakukan.

Narasi ini mempersulit upaya internasional untuk membangun pencegahan, karena mengaburkan batas antara paksaan dan diplomasi.

Rekomendasi Kebijakan

Para analis menilai negara-negara demokrasi menyoroti ketidakseimbangan pertemuan-pertemuan ini memperjelas bahwa pertemuan tersebut dapat berfungsi sebagai propaganda daripada dialog.

Perkuat Pencegahan. Sekutu Taiwan diasarankan memperkuat pencegahan dan memperkuat kemampuan pertahanan Taipei, memastikan bahwa dinamika politik tidak mudah diterjemahkan menjadi tekanan militer sepihak.

Dukung Persatuan Taiwan. Mitra internasional harus mendorong dialog di seluruh spektrum politik Taiwan, mengurangi kemampuan PKT untuk mengeksploitasi perpecahan partisan.

Tekanan Hukum dan Normatif. Kampanye Beijing terhadap Taiwan harus ditentang sebagai tindakan paksaan dan bertentangan dengan prinsip bahwa masa depan rakyat tidak boleh ditentukan oleh kekerasan atau intimidasi.

Pertemuan Cheng Li-wun dengan Xi Jinping kemungkinan besar bukan terobosan, melainkan jebakan. Dialog dengan tokoh oposisi Taiwan berpotensi melegitimasi ambisi PKT untuk reunifikasi. Bagi Taiwan, misi ini bisa sia-sia karena salah mengartikan propaganda sebagai kemajuan, isyarat sebagai jaminan, dan citra sebagai kedaulatan. Komunitas internasional perlu waspada, sementara Taiwan harus memperkuat persatuan untuk mengantisipasi langkah China berikutnya.