Purbaya soal Kemenkeu Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA - Penyelesaian persoalan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh telah selesai dan akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat. Ada opsi Kereta Cepat Whoosh akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal hal tersebut. Menurut Purbaya, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan Danantara untuk penyelesaian masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Anda kata dari siapa? Rapatnya sudah putus,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Purbaya menjelaskan, sudah memiliki keputusan terkait penyelesaian Whoosh dan semua akan diumumkan pada waktunya. “(Pembahasannya) sudah selesai, tinggal formalitas, tapi saya belum bisa umumin karena bukan saya sendiri yang terlibat, itu nanti akan diumumkan mungkin. Tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya,” ujar dia.

Danantara soal Kemenkeu Ambil Alih Whoosh

Sementara itu, COO BPI Danantara yang juga Kepala BP BUMN, Dony Oskaria buka suara soal adanya opsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), konsorsium yang mengelola Kereta Cepat Whoosh. 

Dony menyebutkan, skema KCIC diambil Kemenkeu menjadi salah satu opsi yang dibahas pemerintah untuk menyelesaikan masalah pada Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

"Iya, kemungkinan, ini sedang kita, insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu kan. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final kita update nanti takut rame lagi," kata Dony kepada wartawan.

Dony menerangkan, maksimal dua bulan semua opsi penyelesaian masalah kereta cepat selesai dibahas dan berbuah keputusan. Termasuk opsi ambil alih KCIC oleh Kementerian Keuangan.

"Masih ada beberapa opsi pokoknya. Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, Opsi B, tapi 1-2 bulan ini akan selesai," ujar Dony.

Sementara itu, terkait konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam KCIC yang terdiri dari beberapa perusahaan pelat merah seperti PT KAI, PT WIKA, PT Jasa Marga, hingga PTPN, Dony enggan menjelaskan akan menjadi seperti apa.

Dia menekankan pemerintah akan membuat semua BUMN bekerja sesuai porsi dan keahliannya masing-masing. Dia mencontohkan WIKA yang masuk dalam konsorsium tersebut akan fokus hanya pada urusan usaha kontraktor, tak lagi mengurus urusan kereta cepat.

"Itu kita beresin sekalian, kan kita maunya sekali selesai tuntas semua kita kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ kita akan fokus ke kontraktor. Nanti satu per satu kita bereskan. Kita maunya semua yang diselesaikan tuntas," jelas Dony.

Proses Restrukturisasi Utang Whoosh

Di sisi lain, Dony Oskaria menyampaikan proses penyelesaian telah mencapai tahap final setelah dilakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Whoosh juga akan segera selesai dengan Pak Menkeu. Mungkin Insyaallah dalam minggu depan, saya dan Pak Menkeu atau minggu depan atau dua minggu lagi akan ketemu dan juga dengan teman-teman wartawan, dengan Pak Menkeu untuk menyampaikan penyelesaian dari Whoosh yang sudah selesai, sudah final ya," kata Dony.

Dia menjelaskan seluruh kajian terkait restrukturisasi utang telah diselesaikan dan telah dicapai kesepakatan antara pihak terkait. Saat ini, kata dia, proses tinggal memasuki tahap formal seperti penandatanganan dokumen, yang nantinya juga akan diinformasikan secara terbuka.

"Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkeu juga. Dan sudah ada kesepakatannya. Sudah selesai semua kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses formalnya ya. Ada signing dan sebagainya. Yang nanti teman-teman wartawan akan diundang," kata dia.

Dony menyatakan pemerintah berfokus pada penyelesaian masalah secara menyeluruh tanpa memperdebatkan penyebab masa lalu. Upaya tersebut diarahkan untuk memperbaiki kesehatan perusahaan BUMN serta memperkuat tata kelola ke depan.

Terkait operasional, dia memastikan pengelolaan kereta cepat tetap berada di PT Kereta Api Indonesia (KAI). Adapun terkait struktur kepemilikan dan pendanaan akan dijelaskan lebih lanjut saat pengumuman resmi.

"Nah ini nanti akan kita sampaikan. Kan nggak 'surprise' lagi nanti saya dan Pak Menkeu tentunya akan barengan untuk menyampaikan kepada publik mengenai proses penyelesaian ini. Tapi yang pasti buat teman-teman sekalian penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan," kata Dony.

Rugi Rp1,8 Triliun per Tahun, WIKA Ditarik dari Proyek Whoosh

Sementara itu, Dony Oskaria merespons terkait kerugian PT Wijaya Karya (WIKA) sebesar Rp1,8 triliun per tahun dari proyek Kereta Cepat Whoosh. Dony menyebutkan pihaknya sedang membereskan permasalahan tersebut agar badan usaha milik negara tersebut kembali pada fokus bisnisnya. Dia menyatakan ke depan, WIKA tidak akan lagi terlibat dalam urusan kereta api.

“Iya, ya itu salah satu contohnya. Jadi kan itu yang lama kita bereskan. Jadi mereka tidak akan lagi terlibat di dalam kereta api karena tidak in-line dengan bisnisnya mereka kan,” kata Dony.

Terkait nasib BUMN yang tergabung dalam konsorsium Whoosh, pemerintah ingin menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Skema yang sedang disusun bertujuan untuk mengembalikan porsi setiap BUMN ke bidang keahliannya.

Dia mencontohkan, WIKA yang sejatinya adalah perusahaan konstruksi akan dikembalikan fokusnya sebagai kontraktor. Langkah itu dilakukan satu per satu untuk memastikan setiap BUMN yang terlibat dalam sinergi tersebut kembali pada porsi yang tepat.

“Kita kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ kita akan fokus ke kontraktor. Nanti satu persatu kita bereskan. kita maunya semua yang diselesaikan tuntas,” ujar dia.

Dia menambahkan, penataan juga akan menyasar keterlibatan BUMN lain di sektor perkeretaapian, termasuk hubungan terkait dengan PT Bukit Asam. Itu dilakukan agar hasil yang dicapai benar-benar tuntas dan tidak hanya sekadar selesai di permukaan.

Pihaknya tengah mencermati satu per satu keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut. Proses itu merupakan bagian dari upaya menata ulang posisi BUMN agar lebih rapi dan tidak mencampuradukkan berbagai bidang industri yang berbeda.

“Pasti teman-teman tahulah, misalkan ada WIKA di sini, ada juga terkait dengan kereta api dengan Bukit Asam dan sebagainya. Ini kita bereskan, rapikan. Kita maunya semua yang kita kerjakan itu harus benar-benar tuntas,” jelas dia.