Banding, Kejagung Dinilai Bisa Buktikan Kerugian Rp171 Triliun di Kasus Minyak Mentah
JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas putusan hakim di kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Langkah ini bentuk komitmen Kejagung untuk memulihkan kerugian perekonomian negara senilai Rp171 triliun yang dinyatakan tidak terbukti oleh hakim.
Menurut Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan, kalau Kejagung memang yakin dengan dakwaannya, maka jangan ragu untuk mengambil langkah banding. Ia pun mendorong Kejagung mengajukan banding.
“Kalau jaksa yakin dengan dakwaannya, dengan berdasarkan bukti yang ada, seharusnya mereka mempertahankan itu melalui proses banding. Tapi kalau ragu-ragu (tidak banding) mungkin sependapat dengan pendapat majelis hakim,” ujarnya, dikutip Senin (2/3/2026).
Maruarar mengatakan, perlu ahli ekonomi untuk menghitung kerugian Negara dari berbagai aspek perekonomian, karena itu bukan hal mudah. Sementara majelis hakim dalam pertimbangannya hanya mengakui kerugian keuangan negara sebesar Rp9,4 triliun dari total dakwaan Rp171 triliun.
“Tinggal bagaimana meyakinkan para hakim di pengadilan banding bahwa memang logis soal kerugian perekonomian negara,” ujarnya.
Dalam pertimbangannya itu, hakim berdalih angka ratusan triliun hanya bersifat asumsi dan belum terjadi secara faktual. Adapun menurut Maruarar, langkah yang dilakukan Kejagung terkait kerugian Negara merupakan bagian dari upaya menyelamatkan uang rakyat dan memberi efek jera karena aset koruptur disita Negara.
