Inflasi Awal 2026 3,55, Airlangga: Tetap Terkendali

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat inflasi pada awal 2026 masih berada dalam kondisi terkendali. Inflasi Januari tercatat sebesar 3,55 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dan tidak mencerminkan kenaikan harga yang signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, angka inflasi 3,55 persen tersebut dipengaruhi oleh low base effect dari kebijakan diskon tarif listrik 50 persen pada Januari–Februari 2025, sehingga inflasi tahunan terlihat lebih tinggi secara perhitungan.

“Dengan demikian, inflasi Januari 2026 tetap terkendali dan tekanan harga domestik tidak menunjukkan peningkatan yang berarti,” kata Airlangga, Rabu (4/2/2026).

Menurut Airlangga, pemerintah optimistis inflasi 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Hal ini didukung bauran kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta koordinasi pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

“Koordinasi pusat dan daerah terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, termasuk untuk mendukung program prioritas pemerintah, meningkatkan kelancaran distribusi, serta kualitas logistik pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Airlangga menekankan pemerintah terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, serta memperkuat dukungan infrastruktur dan logistik pascabencana untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah terdampak.

Airlangga juga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan inflasi bulanan masih terkendali. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga hanya mencatat inflasi 0,01 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), yang menunjukkan harga relatif stabil.

Selain itu, harga pangan bergejolak (volatile food) tercatat turun 1,14 persen secara tahunan, setelah sempat meningkat pada Desember 2025 akibat bencana hidrometeorologi dan kenaikan permintaan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Airlangga menambahkan, penurunan harga pangan yang terjadi secara alamiah akibat faktor musim panen merupakan kondisi yang sehat bagi perekonomian. Kebijakan stabilisasi harga yang proporsional dan terukur dinilai mampu menjaga daya beli, baik di sisi konsumen maupun produsen, sehingga keberlanjutan rantai pasok pangan tetap terjaga.