AS Setop Iuran, PBB Terancam Bangkrut dalam Hitungan Bulan
JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi risiko keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi akibat kegagalan sejumlah negara anggota membayar iuran wajib mereka.
Peringatan keras ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam surat resmi kepada seluruh 193 negara anggota.
Guterres menegaskan, bahwa krisis keuangan PBB kini berada pada titik paling genting, mengancam keberlanjutan program-program utama organisasi dunia tersebut. Ia bahkan memperingatkan bahwa dana operasional PBB bisa habis pada Juli 2026 jika situasi tidak segera dibenahi.
“PBB menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam dan serius. Kita tidak dapat melaksanakan anggaran dengan dana yang belum terkumpul, atau mengembalikan uang yang tidak pernah kita terima,” tulis Guterres dalam suratnya.
Krisis ini dipicu oleh keputusan sejumlah negara, termasuk kontributor terbesar PBB, Amerika Serikat, yang menolak membayar kontribusi untuk anggaran reguler dan operasi penjaga perdamaian. Washington juga menarik diri dari puluhan badan internasional yang dinilai sebagai pemborosan uang pembayar pajak.
Meski tidak menyebut negara tertentu, Guterres menegaskan bahwa “keputusan untuk tidak menghormati kontribusi yang dinilai kini telah diumumkan secara resmi,” dan hal tersebut mengancam integritas seluruh sistem PBB.
Pada 2025, hanya 77 persen dari total iuran wajib yang berhasil dikumpulkan, menyisakan tunggakan dalam jumlah rekor. Situasi ini diperparah oleh aturan keuangan PBB yang mewajibkan pengembalian dana yang tidak terpakai, meskipun dana tersebut sebenarnya belum pernah diterima.
“Ini menciptakan pukulan ganda. PBB diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” ujar Guterres.
Sebagai contoh, pada Januari 2026 saja, PBB terpaksa mengembalikan US$227 juta sebagai bagian dari penilaian anggaran tahun 2026, meskipun dana tersebut belum berhasil dikumpulkan dari negara anggota.
Dampak krisis keuangan ini sudah terlihat nyata. Di markas besar PBB di Jenewa, langkah penghematan ekstrem diterapkan, mulai dari mematikan eskalator hingga menurunkan pemanas ruangan.
Sejumlah badan PBB juga terpaksa memangkas layanan kemanusiaan. Kantor HAM PBB memperingatkan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia berisiko tidak terdokumentasi akibat kekurangan dana untuk mengerahkan penyelidik. Padahal, temuan mereka sebelumnya kerap menjadi dasar penuntutan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Di Afghanistan, UN Women terpaksa menutup klinik ibu dan bayi di tengah tingginya angka kematian ibu. Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) mengurangi jatah makanan bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Sudan.
Amerika Serikat, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PBB, tidak membayar iuran anggaran reguler pada 2025 dan hanya memberikan 30 persen dari pendanaan yang diharapkan untuk operasi penjaga perdamaian. Pada Januari lalu, Presiden Donald Trump juga menarik pendanaan dari 31 badan PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meskipun menurut pengacara WHO, AS secara hukum tetap wajib membayar iuran 2024 dan 2025.
Trump sebelumnya juga menuai kritik setelah mengisyaratkan kemungkinan menggantikan sebagian fungsi PBB melalui Dewan Perdamaian versinya sendiri, termasuk dalam rencana pengelolaan pascakonflik di Gaza.
Guterres menutup peringatannya dengan nada tegas. Menurutnya, hanya ada dua pilihan bagi negara-negara anggota PBB.
“Entah semua negara memenuhi kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu, atau kita harus secara fundamental merombak aturan keuangan PBB untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” tulisnya.
