Pengamat Nilai Kemandirian Alutsista RI Bukan Lagi Sekadar Wacana

JAKARTA – Upaya pemerintah mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional mulai menunjukkan hasil. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri dinilai semakin kuat, meski target kemandirian penuh tanpa impor masih menghadapi tantangan struktural.

Kemandirian tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri mengutamakan produksi dalam negeri. Kebijakan ini diperkuat melalui berbagai regulasi turunan, termasuk peraturan presiden terkait kebijakan umum pertahanan negara dan penguatan ekosistem industri pertahanan nasional.

Pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai, strategi pengadaan alutsista tanpa impor kini difokuskan pada jenis-jenis persenjataan yang teknologinya telah sepenuhnya dikuasai industri nasional.

“Untuk pengadaan tanpa impor, kita mulai dari alutsista yang teknologinya sudah kita kuasai penuh. Contohnya senapan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis seperti Maung dan Anoa. Itu mayoritas sudah buatan dalam negeri,” ujar Ridlwan, Minggu (25/1/2026).

Sektor senjata ringan menjadi contoh paling konkret. PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis telah memproduksi berbagai varian pistol, seperti G2 Combat dan Magnum, serta senapan serbu seri SS mulai dari SS1, SS2, hingga SS3 yang kini digunakan oleh TNI dan Polri.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian, kebutuhan senjata ringan standar diprioritaskan dari produksi dalam negeri selama memenuhi spesifikasi teknis. Dampaknya, pengadaan pistol dan senapan serbu bagi prajurit TNI-Polri tidak lagi bergantung pada impor.

Kemandirian juga terlihat pada sektor amunisi. Untuk munisi kaliber kecil 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm, Pindad terus meningkatkan kapasitas produksi. Pada 2020, kapasitas produksi mencapai 400 juta butir per tahun, melonjak dari 225 juta butir pada tahun sebelumnya.

“Untuk suku cadang, kita sekarang jauh lebih mandiri. Pesawat, kapal, dan tank banyak yang komponen dalamnya sudah diproduksi industri lokal dan UMKM mitra DEFEND ID. Kita tidak mau lagi alat rusak tapi harus menunggu komponen kecil dari luar negeri berbulan-bulan,” katanya.

Modernisasi fasilitas produksi terus dilakukan dengan target kapasitas mencapai 600 juta butir per tahun. Selain memenuhi kebutuhan TNI-Polri, langkah ini juga diharapkan menekan harga satuan amunisi.

Meski demikian, Ridlwan mengakui tantangan masih tersisa, terutama pada komponen strategis berteknologi tinggi seperti mesin jet dan sensor elektronik.

“Tantangan kita tinggal di komponen kunci seperti mesin jet atau sensor elektronik canggih. Tapi sekarang kebijakannya jelas, kalau pun harus impor, wajib ada kerja sama dengan industri lokal untuk membangun pabrik suku cadang di dalam negeri,” jelasnya.

Menurutnya, orientasi pengadaan alutsista kini tidak lagi sekadar membeli produk, melainkan menguasai rantai pasok pertahanan secara menyeluruh.

“Targetnya bukan cuma beli barangnya, tapi kuasai rantai pasoknya. Kita bangun ekosistem supaya pertahanan kita tidak bisa ‘dimatikan’ lewat sanksi suku cadang negara lain,” pungkasnya.