Buka Muswil PPP, Mardiono Minta Dukung Program Pemerintahan Prabowo

BABEL – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta seluruh kader mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
 
Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Swiss-Bel Hotel Pangkalpinang, Sabtu (17/1/2026).

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini menegaskan, Muswil bukan sekadar agenda memilih kepengurusan baru, melainkan momentum strategis untuk memperkuat soliditas internal sekaligus merumuskan arah kerja politik partai ke depan.

“Muswil ini selain menyusun kepengurusan baru, juga harus memperkuat soliditas dan merumuskan program kerja yang akan dilaksanakan kader PPP, baik di eksekutif maupun legislatif,” ujar Mardiono dalam keterangannya.

Ia menekankan, soliditas kader menjadi fondasi utama agar partai berlambang kakbah mampu hadir di tengah masyarakat dengan membawa kemaslahatan. Karena itu, kader diminta aktif mendukung agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya percepatan kesejahteraan masyarakat.

“Kader PPP harus hadir di tengah umat dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bangka Belitung,” ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi sumber daya alam Bangka Belitung yang perlu dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat. Ia mendorong kader PPP untuk aktif menyuarakan aspirasi serta memberikan gagasan konstruktif.

“Kekayaan alam Bangka Belitung harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kader PPP wajib memberikan pemikiran dan gagasan agar potensi tersebut benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Mardiono mengingatkan pentingnya penyusunan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. PPP Bangka Belitung ditargetkan menuntaskan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Musyawarah Anak Cabang (Musancam) di seluruh daerah.

“Seluruh agenda organisasi harus tuntas pada 2026. Pada 2027, PPP sudah memasuki tahapan verifikasi pemilu. Ini kerja politik yang harus dijalankan secara disiplin dan terstruktur,” ujarnya.