Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR, Minta Revisi UMR Jakarta hingga Tolak Pilkada Dipilih DPRD
JAKARTA – Ribuan buruh mulai menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026) siang. Massa dari berbagai elemen ini datang dengan membawa empat tuntutan utama ke Parlemen.
Pantauan Okezone di lokasi, massa buruh terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam yang dipadukan kain berwarna merah yang diikat ke kepalanya masing-masing.
Namun tidak hanya itu, massa buruh terlihat membawa bendera partai buruh berwarna oranye hingga bendera dari konfederasi serikat pekerjanya masing-masing. Bahkan, ada juga yang membawa spanduk yang tertuang di dalamnya berisikan tulisan tuntutan.
Sementara, sejumlah aparat kepolisian terlihat langsung bersiaga untuk mengamankan di belakang barisan massa buruh.
Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberlakukan penutupan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI. Pasalnya, arus lalu lintas masih terpantau lancar.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan kembali bahwa buruh membawa empat tuntutan yang disuarakan kepada parlemen.
Adapun, dalam aksi hari ini, KSPI dan Partai Buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta segera merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi sebesar Rp5,89 juta, yang mencerminkan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selain itu, buruh juga menuntut agar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 ditetapkan minimal 5 persen di atas 100 persen KHL.
Kedua, KSPI dan Partai Buruh juga menuntut Gubernur Jawa Barat mengembalikan SK UMSK di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati dan wali kota.
Isu ketiga yang menjadi tuntutan utama aksi 15 Januari adalah desakan kepada DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024.
Keempat, KSPI dan Partai Buruh dengan tegas menolak rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan menyatakan bahwa pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.
