Purbaya Respons soal Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk melakukan tindakan hukum terhadap sejumlah perusahaan baja asal China yang beroperasi secara ilegal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga kuat melakukan praktik penggelapan pajak secara masif serta penyalahgunaan identitas kependudukan.
Berdasarkan data awal, modus operandi yang digunakan meliputi pembelian data KTP untuk identitas perusahaan bayangan serta menghindari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia enggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat," tegas Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa.
Purbaya menyoroti besarnya potensi pendapatan negara yang hilang akibat praktik culas ini. Berdasarkan informasi dari sumber internal industri yang kredibel, satu perusahaan baja saja diperkirakan dapat merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
"Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan," ungkap Purbaya. Pemerintah juga mengidentifikasi bahwa perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menggunakan transaksi berbasis tunai (cash) dalam rantai penjualannya untuk menghindari sistem pelacakan digital otoritas pajak.
Dugaan pelanggaran semakin diperkuat dengan temuan bahwa operasional di lapangan dilakukan sepenuhnya oleh tenaga kerja asing yang bahkan tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, namun melakukan transaksi langsung ke klien secara tertutup.
"Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat," tegas Purbaya.
Menkeu memastikan bahwa pihaknya saat ini tengah mematangkan rencana penggerebekan dan penindakan cepat. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara, terutama di sektor industri logam dasar yang menjadi tumpuan ekonomi nasional.
Baca selengkapnya: Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan, Purbaya: Mereka Beli KTP
