Prabowo Minta Bahlil Percepat Listrik untuk 5.700 Desa Tahun Ini

Prabowo Minta Bahlil Percepat Listrik untuk 5.700 Desa Tahun Ini

Berita Utama | okezone | Rabu, 7 Januari 2026 - 07:49
share

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat perintah khusus dari Presiden Prabowo untuk mempercepat aliran listrik ke ribuan desa yang hingga saat ini belum dapat mengaksesnya.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, perhatian itu disampaikan Presiden saat mendengarkan paparan Bahlil mengenai salah satunya 5.700 desa yang sampai hari ini belum mendapat aliran listrik.

"Dari 5.700, baru 2025 kemarin berhasil disambungkan atau dinyalakan listrik di kurang lebih 1.400 desa," kata Mensesneg melaporkan data yang dipaparkan Bahlil saat memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam kegiatan retret Jilid II yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Dalam arahannya, kata dia, Presiden meminta Bahlil agar hal tersebut bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Prabowo ingin seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati aliran listrik di wilayahnya.

"Oleh karena itu, Bapak Presiden sebagaimana tadi juga sudah kami sampaikan, beliau meminta percepatan supaya 5.700 desa di 2025 ini dapat semua sudah teraliri listrik," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan akses listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan program Listrik Desa untuk periode tahun 2025 hingga 2029 mendatang.

Program ini menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum berlistrik PLN dengan membangun infrastruktur listrik perdesaan dan penyambungan listrik untuk sekitar 1,2 juta rumah tangga. Target ini sejalan dengan arah kebijakan ketenagalistrikan yang dituangkan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025–2034.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, upaya pemerintah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat pelosok yang membutuhkan. Program Listrik Desa diprioritaskan bagi rumah tangga di desa-desa dengan ketertinggalan akses, tantangan geografis, dan kebutuhan sosial tertinggi.

"Target tersebut merupakan wujud kehadiran negara agar masyarakat pelosok menikmati layanan listrik yang andal dan berkelanjutan. Akses listrik bukan sekadar terang. Ini bisa membuka kesempatan belajar, produktivitas ekonomi, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Lisdes 2025–2029 kami rancang untuk menghadirkan manfaat nyata itu hingga ke desa-desa terjauh," kata Yuliot.

Upaya melistriki daerah 3T yang umumnya memiliki kondisi akses yang menantang dilakukan dengan mengombinasikan sambungan on grid di lokasi yang dekat dengan jaringan PLN dengan solusi off grid bagi daerah terpencil.

 

Sebagai langkah awal, akhir Juni 2025 lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, telah meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pembangkit yang diresmikan tersebut tersebar di 15 provinsi dengan total kapasitas mencapai 379,7 megawatt.

Hingga pertengahan 2025, tahap konstruksi dan commissioning untuk proyek-proyek PLTS perdesaan telah berjalan dan sambungan perdana telah dinikmati oleh ribuan rumah tangga. Rasio elektrifikasi nasional sendiri telah mencapai sekitar 99,83 pada akhir 2024, sehingga Lisdes 2025–2029 difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong yang belum berlistrik.

Dengan dibangunnya Lisdes hingga lima tahun ke depan, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Dengan adanya listrik, kualitas pelayanan publik serta ekonomi lokal dapat berjalan dengan lebih optimal.

"Dengan tambahan kapasitas EBT desa dan sambungan rumah tangga baru, Lisdes 2025–2029 diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, menggerakkan perekonomian lokal, hingga mengurangi emisi karbon dengan memperluas pemanfaatan PLTS yang cepat dibangun dan minim jejak karbon," tutur Yuliot.