Indonesia Jadi Pasar Produk Halal Terbesar, Tapi Mayoritas Impor

JAKARTA – Indonesia masih menjadi pasar utama untuk produk makanan halal. Bahkan, sebagian besar makanan halal yang dikonsumsi Muslim Indonesia justru berasal dari negara non-Muslim.

Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Bappenas, Rosy Wediawaty, mengatakan Indonesia belum memposisikan diri sebagai pemain utama, terutama sebagai produsen makanan halal. Data terbaru menunjukkan sebagian besar produk halal yang dikonsumsi berasal dari negara non-Muslim.

Menurut Rosy, hal ini menandakan potensi besar yang masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri domestik.

"Ekspor produk makanan halal dari negara non-Muslim menunjukkan potensi besar, karena Indonesia menjadi konsumen utama namun belum menjadi pemain utama. Saat ini, Muslim Indonesia menjadi pasar besar bagi negara non-Muslim untuk memproduksi makanan halal mereka," ujarnya dalam Training of Trainer (TOT) Ekonomi dan Keuangan Syariah bagi Jurnalis se-Jabodetabek 2025, di Sari Pacific, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Oleh karena itu, kata Rosy, jumlah pelaku usaha dengan produk bersertifikat halal harus segera ditingkatkan. Saat ini, baru 2,2 juta dari total 56,2 juta pelaku usaha yang telah mensertifikasi produknya.

"Ini menjadi peluang sekaligus pemicu bagi Indonesia untuk lebih maju. Saat ini, Indonesia hanya menjadi konsumen makanan halal dan selalu menempati peringkat satu dalam konsumsi global," ujarnya.

Dari sisi sektor keuangan syariah, pertumbuhannya relatif stagnan. Dibandingkan dengan global, meski jumlah penduduk Muslim besar, aset keuangan syariah Indonesia masih kecil. Malaysia, meski jumlah penduduknya lebih sedikit, memiliki aset keuangan syariah yang jauh lebih besar. Hal ini menjadi tantangan dan urgensi untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia.

Inklusi dan literasi keuangan syariah juga masih perlu ditingkatkan. Literasi keuangan syariah baru mencapai 43,2, sementara literasi nasional 66. Inklusi keuangan syariah hanya 13,41, dibandingkan inklusi nasional 79, menjadi anomali karena literasi sudah lumayan, tetapi inklusi masih rendah.

"Kondisi ini harus dioptimalkan dan menjadi target dalam rencana pembangunan nasional," ujarnya.