Usai Terjaring OTT, Bupati Koltim Tiba di Kantor KPK

JAKARTA - Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/8/2025) sore. Kedatangannya itu usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Lembaga Antirasuah. 

Pantauan di lokasi, Abdul Azis tiba di pelataran Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 16.23 WIB dengan menaiki mobil minibus berwarna hitam. 

Saat turun dari mobil tersebut, Abdul Azis terlihat mengenakan pakaian berwarna cokelat dengan topi putih dan bermasker hitam. Ia juga terlihat membawa koper hitam. Abdul kemudian memasuki kantor Lembaga Antirasuah dengan dikawal petugas. 

Tidak ada yang disampaikan Abdul Azis dalam kesempatan tersebut. Ia langsung digiring menuju lantai dua Gedung Merah Putih KPK guna pemeriksaan lebih lanjut. 

Sebelumnya, Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis, pada Kamis (7/8/2025) malam. Abdul Azis ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), setelah menghadiri rakernas Partai Nasdem.

"Sudah (diamankan) semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel. (Diamankan) setelah selesai rakernas," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada iNews.id, Jumat (8/8/2025).

Diketahui, sempat terjadi drama saat gelaran Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Sultra, pada Kamis (7/8/2025). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sempat mengamini adanya penangkapan terhadap Abdul Azis saat OTT tersebut.

Tiba-tiba, pernyataan Tanak dibantah politikus Nasdem, Sahroni. Sahroni menyebut Abdul Azis tidak kena OTT KPK. Abdul Azis kemudian sempat muncul di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem. 

Tak lama kemudian, KPK merilis adanya OTT di tiga daerah sekaligus pada Kamis kemarin. Tiga daerah tersebut yakni, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jakarta dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihak-pihak yang terjaring OTT di Sultra dan Jakarta telah tiba di Gedung KPK.

OTT di Sultra, Jakarta dan Sulsel tersebut diduga berkaitan dengan korupsi peningkatan kualitas atau status rumah sakit dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).