Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kumpulkan Purnawirawan TNI-Polri di Kantornya, Ada Apa?
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan purnawirawan TNI-Polri dan akademis di kantornya, Kemhan, Jakarta, Jumat (13/6/2025). Pertemuan itu membahas soal Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan, Menhan ingin menyosialisasikan DPN kepada para purnawirawan dan akademisi.
"Ya, jadi memang ini kan sebuah badan yang masih baru ya, dan kita juga melihat bahwa sosialisasi ini perlu terus dilakukan, apalagi tadi yang hadir adalah para tokoh, dari profesor, pakar hukum, kemudian akademisi, dan beberapa memang mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Kapolri," ujar Frega, Jumat.
Selain melakukan sosialisasi, Sjafrie yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPN pun meminta masukan dari para tokoh bangsa itu. Sebab, DPN yang baru dibentuk tentunya membutuhkan banyak masukan.
"Selain juga untuk sosialisasi, tadi Pak Menhan juga meminta masukan yang bersifat konstruktif, karena tentunya sebagai organisasi baru, itu butuh masukan dan penguatan sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas dengan baik," ucapnya.
Dalam pertemuan itu, Menhan menyampaikan kepada para tokoh bangsa jika DPN ini tidak bersifat operasional dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan administratif seperti seminar. Maka, masukkan dari purnawirawan TNI-Polri ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Kinerja DPN.
"Tadi ada beberapa masukan juga, bahwa dengan adanya akademisi yang dilibatkan, tentunya proses sosialisasi ini juga menjadi salah satu pertimbangan, sehingga nantinya bisa dipahami lebih meluas, karena bicara pertahanan sendiri adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara," ujarnya.
Sementara itu, bedasarkan pantauan Okezone turut hadir di ruangan tersebut seperti Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Sementara, pakar hukum tata negara seperti Refli Harun, Purnomo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesowo, dan Jimly Asshiddiqie.
