Pemerintah Vietnam Perintahkan Pemblokiran Telegram, Ini Alasannya
HANOI - Kementerian teknologi Vietnam telah menginstruksikan penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir aplikasi pengiriman pesan Telegram. Alasan pemblokiran ini karena Telegram dianggap tidak bekerja sama dalam memerangi dugaan kejahatan yang dilakukan oleh penggunanya.
Perintah Pemblokiran Telegram
Menurut dokumen pemerintah tertanggal 21 Mei yang ditandatangani oleh wakil kepala departemen telekomunikasi di kementerian teknologi, perusahaan telekomunikasi diperintahkan untuk mengambil tindakan untuk memblokir Telegram dan melaporkannya kepada kementerian paling lambat 2 Juni.
Kementerian meminta penyedia layanan telekomunikasi "untuk menerapkan solusi dan langkah-langkah guna mencegah aktivitas Telegram di Vietnam", demikian diwartakan Reuters.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa kementerian bertindak atas nama departemen keamanan siber negara tersebut setelah polisi melaporkan bahwa 68 dari 9.600 saluran dan grup Telegram di negara tersebut melanggar hukum, dengan menyebutkan penipuan, perdagangan narkoba, dan "kasus-kasus yang diduga terkait dengan terorisme" di antara aktivitas ilegal yang dilakukan melalui aplikasi tersebut.
Seorang pejabat kementerian teknologi mengonfirmasi kepada Reuters keaslian dokumen tersebut, dengan mencatat bahwa tindakan tersebut menyusul kegagalan Telegram untuk membagikan data pengguna kepada pemerintah ketika diminta sebagai bagian dari penyelidikan kriminal.
Telegram dan Kementerian Teknologi Vietnam tidak segera membalas permintaan komentar.
Tuduhan Terhadap Telegram
Polisi Vietnam dan kantor berita pemerintah telah berulang kali memperingatkan masyarakat tentang kemungkinan kejahatan, penipuan, dan pelanggaran data di saluran dan grup Telegram.
Telegram, yang bersaing secara global dengan aplikasi media sosial lain seperti Facebook, WhatsApp, dan WeChat, masih tersedia di Vietnam pada Jumat, (23/5/2025).
Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam mempertahankan sensor media yang ketat dan menoleransi sedikit perbedaan pendapat. Negara tersebut telah berulang kali meminta perusahaan seperti Facebook, Google, YouTube, dan TikTok untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang guna membasmi konten yang dianggap "beracun", termasuk konten yang menyinggung, palsu, dan anti-negara.
Telegram dituduh tidak menerapkan undang-undang yang mengharuskan media sosial untuk memantau, menghapus, dan memblokir informasi yang melanggar hukum, menurut dokumen tersebut.
Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa menurut informasi dari kepolisian, "banyak kelompok dengan puluhan ribu peserta dibentuk oleh pihak oposisi dan reaksioner yang menyebarkan dokumen antipemerintah".
Platform yang dapat digunakan secara gratis dengan hampir satu miliar pengguna di seluruh dunia ini telah terlibat dalam kontroversi di seluruh dunia terkait masalah keamanan dan pelanggaran data, termasuk di Prancis tempat pendirinya Pavel Durov ditahan sebentar tahun lalu.
Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengunjungi Vietnam mulai Minggu, (25/5/2025).
