Setujui Perluasan Serangan, Israel Ingin Rebut dan Kuasai Gaza

JAKARTA - Kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk memperluas serangan militernya di Gaza, termasuk merebut daerah kantong tersebut dan menguasainya. Militer Israel telah memanggil puluhan ribu tantara cadangan untuk melakukan serangan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka "meningkatkan tekanan" dengan tujuan membawa pulang sisa sandera Israel dan mengalahkan Hamas.

Tunggu Kunjungan Trump

Laporan menunjukkan operasi tersebut hanya akan dilaksanakan setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke wilayah tersebut minggu depan.

Kabinet juga dilaporkan menyetujui, pada prinsipnya, rencana untuk meringkas pengiriman bantuan kemanusiaan melalui perusahaan swasta, yang akan mengakhiri blokade dua bulan yang menurut PBB telah menyebabkan kekurangan pangan yang parah.

PBB dan badan-badan bantuan lainnya mengatakan usulan itu akan menjadi pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan dasar dan mereka tidak akan bekerja sama.

Kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu pada Minggu, (4/5/2025) malam untuk membahas serangan Gaza, yang dilanjutkan ketika Israel mengakhiri gencatan senjata dua bulan pada 18 Maret.

Para menteri memberikan suara bulat untuk menyetujui perluasan bertahap operasi darat selama beberapa bulan, kata media Israel.

Tahap pertama dilaporkan mencakup perebutan wilayah tambahan di Gaza dan perluasan "zona penyangga" yang ditetapkan Israel di sepanjang perbatasan wilayah tersebut dengan Israel dan Mesir, dengan tujuan memberi Israel pengaruh tambahan dalam negosiasi dengan Hamas mengenai gencatan senjata baru dan kesepakatan pembebasan sandera.

Pendudukan Gaza

Seorang pejabat Israel dikutip oleh surat kabar Haaretz mengatakan bahwa Netanyahu mengatakan perluasan serangan itu "berbeda dari serangan-serangan sebelumnya karena serangan itu beralih dari operasi berbasis penyerbuan ke pendudukan wilayah dan kehadiran Israel yang berkelanjutan di Gaza."

"Kami meningkatkan tekanan dengan tujuan membawa pulang warga kami dan mengalahkan Hamas. Kami akan beroperasi di wilayah tambahan dan menghancurkan semua infrastruktur teroris - di atas dan di bawah tanah," kata Kepala Staf Militer Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir, sebagaimana dilansir BBC.

Namun, para kritikus mengatakan ini adalah strategi yang gagal, karena tidak satu pun dari 59 sandera yang tersisa telah dibebaskan sejak serangan dilanjutkan enam minggu lalu.

Forum Sandera dan Keluarga Hilang, yang mewakili keluarga para sandera, mengatakan bahwa rencana tersebut merupakan pengakuan pemerintah bahwa mereka "memilih wilayah daripada para sandera" dan bahwa hal ini "bertentangan dengan keinginan lebih dari 70 rakyat" di Israel.

Israel Tutup Distribusi Bantuan Kemanusiaan

Pada Minggu, Tim Negara Kemanusiaan (HCT), sebuah forum yang mencakup badan-badan PBB, mengatakan bahwa pejabat Israel berusaha untuk "menutup sistem distribusi bantuan yang ada" dan "meminta kami untuk setuju mengirimkan pasokan melalui pusat-pusat Israel dengan ketentuan yang ditetapkan oleh militer Israel, setelah pemerintah setuju untuk membuka kembali penyeberangan."

HCT memperingatkan bahwa rencana itu berarti sebagian besar wilayah Gaza, termasuk orang-orang yang kurang bergerak dan paling rentan, akan terus kekurangan pasokan.

Israel menghentikan semua pengiriman bantuan kemanusiaan dan pasokan lainnya ke Gaza pada 2 Maret, dua minggu sebelum melanjutkan serangannya.

PBB mengatakan Israel berkewajiban berdasarkan hukum internasional untuk memastikan pasokan bagi 2,1 juta warga Palestina di Gaza, yang hampir semuanya telah mengungsi. Israel mengatakan pihaknya mematuhi hukum internasional dan tidak kekurangan bantuan.

Militer Israel melancarkan kampanye militer ke Gaza sebagai tanggapan atas serangan lintas perbatasan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, di mana sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera.

Setidaknya 52.535 orang telah tewas di Gaza sejak saat itu, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah itu. Banyak pihak telah menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.