Persiapan Mudik Lebaran 2025, Menko AHY: Harus Dihitung dengan Tepat

JAKARTA – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas berbagai isu strategis terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Selain itu dibahas pula mengenai persiapan transportasi mudik Lebaran 2025. 

1. Mudik Lebaran

Dalam rapat tersebut, turut dibahas persiapan arus mudik Lebaran 2025, termasuk kesiapan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau. Pemerintah juga membahas strategi pengurangan kemacetan, terutama karena perayaan Nyepi yang berdekatan dengan Lebaran tahun ini.
“Kami berupaya yang terbaik oleh karena itu kami sedang merumuskan, menuntaskan segala koordinasi karena semua harus dihitung dengan tepat, dengan cermat dan pada saatnya akan kami umumkan kepada masyarakat,” kata Menko AHY, dikutip Rabu (19/2/2025).

2. Pembangunan Infrastruktur

Menko AHY menegaskan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur yang kuat dinilai menjadi kunci dalam mendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, serta penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
Menghadapi rekonstruksi anggaran, pemerintah berkomitmen untuk melakukan rekontruksi dan memprioritaskan proyek yang paling strategis. Selain itu, pembiayaan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan investasi swasta yang kredibel dan berkelanjutan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Menko AHY seusai rapat.

3. Percepatan Infrastruktur

Terkait dengan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, pemerintah berfokus pada percepatan penyediaan infrastruktur dasar, termasuk perumahan, perhubungan, dan fasilitas pemerintahan di empat provinsi di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
“Jadi, empat provinsi tadi kan merupakan daerah otonomi baru. Nah yang belum hadir ini kan center ataupun pusat-pusat pemerintahannya. Nah di sinilah memang diharapkan pemerintah setempat, pemerintah provinsi misalnya begitu sudah menyiapkan lahannya. Nah memohon kepada pemerintah pusat termasuk kementerian PU untuk bisa membangun pusat pemerintahannya,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur, mendengar aspirasi masyarakat, dan memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.