Kenapa Puncak Demo Indonesia Gelap Digelar saat Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari?
JAKARTA - Kenapa puncak demo Indonesia Gelap digelar saat pelantikan Kepala Daerah 20 Februari? Okezone akan mengulas lengkap alasan demo Indonesia digelar secara besar-besaran besok, Kamis, 20 Februari 2025.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan puncak aksi digelar saat momentum yang tepat agar kepala daerah juga ada beban dan tanggungjawab dengan kebijakan pro kepada rakyat.
"Ya benar, kita mengambil momentum itu mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab yang harus segera di jalankan untuk ke mensejahterakan rakyatnya yang bisa menghadirkan kebijakan yang pro rakyat," kata Herianto saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).
Dia menambahkan, jumlah massa yang akan turun aksi Indonesia Gelap akan lebih besar mengingat tuntutan mereka hingga kini tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah.
"Itu pasti akan lebih besar kalok tuntutan kita kemarin tidak ada di respon sama pihak pemerintah. Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut," ujarnya.
Baru Gabung Retreat di Akmil Hari Ini, Pramono Anung: Saya Tidak Perlu Menjelaskan Apa-apa
Lebih lanjut dia mengatakan, tuntutan aksi dari aliansi BEM SI terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap diantaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar 'Indonesia Gelap" dengan beberapa isu dan tuntutan diantaranya cabut proyek strategis nasional (PSN): wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU MINERBA; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat; Cabut INPRES No. 1 tahun 2025,”ujarnya.
Evaluasi total MBG; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; Efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri," tutupnya.
