Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa, Peran Penting ASEAN Diakui Jaga Stabilitas Kawasan

JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan lawatan ke Eropa bertemu Parlemen Uni Eropa membahas sejumlah isu. Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga mengatakan perwakilan DPR dan Komite Perdagangan International Uni Eropa menyepakati mendorong percepatan perjanjian Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Selain Ravindra, BKSAP diwakili oleh Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini telah bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler. Ravindra mengatakan, IEU-CEPA saat ini mencapai progres 80 persen kesepakatan teks perjanjian.

"Jika perjanjian ini terselesaikan, potensi peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa diperkirakan mencapai USD2 miliar," tutur Ravindra, Selasa (18/2/2025).

Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR tersebut menambahkan, selain pembahasan soal percepatan perjanjian IEU-CEPA, delegasi BKSAP juga membahas kebijakan ReFuel Eviation Uni Eropa bersama perwakilan parlemen Uni Eropa. 

Ravindra menegaskan, pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa penting untuk meningkatkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor transportasi udara. "Kami meminta agar biofuel yang berasal dari palm fatty acid distillate (PFAD) Indonesia dapat diterima sebagai bahan baku berkelanjutan dalam pasar aviasi Uni Eropa," ujarnya.

Menurutnya, PFAD Indonesia penting diterima Eropa karena ICAO telah mengakui bahan baku tersbeut memenuhi standar SAF. Selain soal IEU-CEPA dan PFAD, pertemuan BKSAP dengan parlemen Uni Eropa juga membahas pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Hal tersebut dibahas saat delegasi BKSAP bertemu dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa, David McAllister dan Ketua Relasi ASEAN, Wouter Beke. "Mereka juga menegaskan komitmen terhadap 'rules-based order' dalam hubungan antarnegara, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim terkait dengan 'nine-dash line' yang harus diselesaikan melalui mekanisme United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” ujarnya.

Ravindra menambahkan, selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas implementasi lima poin konsensus (Five-Point Consensus) dalam penyelesaian krisis Myanmar. "Delegasi Indonesia dan Uni Eropa menyatakan keyakinan bahwa proses ini dapat berjalan lancar," kata Ravindra.

Pertemuan BKSAP dengan Parlemen Uni Eropa, sambungnya, ditutup dengan pembahasan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bersama Wakil Presiden Parlemen Eropa, Martin Housik. 

Ia menegaskan pentingnya Indonesia masuk dalam keanggotaan OECD untuk meningkatkan kepercayaan global. “Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Uni Eropa dalam memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis demi kepentingan bersama,” tegas Ravindra.

Selama lawatan dan bertemu Parlemen Uni Eropa, delegasi DPR didampingi Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Andri Hadi.