Beli Mobil Jetour di IIMS 2025 Dapat Paket Liburan Gratis

JAKARTA - Anggota Komisi IX Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Paulus Ubruangge mengusulkan agar program makan bergizi gratis (MBG) di Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebaiknya diganti dengan program sekolah gratis. Usulan ini menyusul adanya aksi demonstrasi siswa di sejumlah wilayah Papua atas program MBG tersebut.

Legislator asal Papua Pegunungan itu mengakui jika sebenarnya program andalan Presiden Prabowo Subianto itu sangatlah bagus. Namun, ia merasa demonstrasi para siswa itu juga perlu didengarkan apa yang menjadi tuntutannya.

"Alangkah baiknya untuk program makan siang ini kalau bisa untuk secara khusus untuk Papua Pegunungan dengan Papua Tengah, saya hanya usulkan kepada pemerintah bahwa untuk dua Provinsi ini, saya minta supaya kalau dari pemerintah bisa perhatikan anak-anak itu bisa (dapat) biaya sekolah dikasih gratis," kata Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dia berpandangan, jika pemerintah dapat membebaskan biaya sekolah dari SD hingga kuliah, jauh lebih bermanfaat bagi mereka. Para pelajar fokus untuk belajar dan bisa menjadi anak-anak yang pintar.

Paulus kemudian menceritakan, anak-anak di Papua khususnya Papua Pegunungan dan Papua Tengah, mereka memiliki trauma yang mendalam lantaran banyak yang meninggal dunia karena habis beli jajanan di sana. 

"Sehingga ini trauma yang dalam, trauma yang dalam di dua Provinsi itu, sehingga mereka tidak mau makanan gratis. Apalagi ini penanganannya sekarang ini langsung dari Kodim, sehingga memang mereka tidak akan terima itu makanan gratis ini," ujarnya.

Ia tak ingin, anggaran yang dikhususkan untuk MBG ini menjadi terbuang sia-sia lantaran banyak pelajar yang menolak program ini. Oleh karenanya, Paulus berharap agar pemerintah bisa mengkaji ulang pemberian MBG ini di wilayah Papua, khususnya dua Provinsi tersebut.

"Sehingga, saya hari ini minta supaya pak Presiden kalau bisa, program ini bagus, namun kita harus diskusi ulang dengan Kepala Badan dan Menteri-Menteri yang terkait, dan juga Komisi IX ini harus dibahas ulang supaya program ini kita bisa alihkan," tuturnya.

Di sisi lain, Paulus menyinggung soal dana otonomi khsusus (Otsus) yang disebutkan akan diarahkan salah satunya untuk dana pendidikan, nyatanya tidak dirasakan oleh masyarakat kecil di Papua, khsususnya dua Provinsi tersebut. Menurutnya, Dana Otsus itu hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang tertentu saja.

"Selama ini yang terjadi di Papua itu, rakyat kecil yang di kampung-kampung tidak merasakan otonomi khsusus itu. Sehingga, sampai detik ini mereka menyatakan sikap bahwa kita tolak Otsus, Otus gagal akibat daripada itu," pungkasnya.