Studi Banding ke 3 Negara, Jubir Kantor Komunikasi Presiden Pastikan Pembangunan IKN Tetap Jalan

JAKARTA - Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan atau president communication office (PCO) Adita Irawati menanggapi perihal Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang akan studi banding ke Mesir, Turki, dan India melihat desain gedung legislatif dan yudikatif untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Adita, hal tersebut sudah dikonsultasikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menekankan pemerintahan Prabowo akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.

"Yang jelas apa yang kemudian dilakukan oleh para menteri tentunya sesuatu yang sudah dikonsultasikan. Dan seperti yang disampaikan juga bahwa namanya pembangunan IKN itu akan tetap dijalankan," kata Adita dalam INTERUPSI “Prabowo: Ada yang Melawan Soal Efisiensi Anggaran”, Kamis (13/2/2025).

Adita mengatakan bahwa tujuan studi banding tersebut untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota secara politis.

"Bahwasanya kementerian teknis akan melakukan studi banding tentu ini ada tujuan untuk bagaimana nantinya IKN betul-betul bisa menjadi sebuah ibu kota secara politis dimana ada yudikatif, legislatif, eksekutif semua ada disana," tuturnya.

Terkait kunjungan ke Turki, Adita menyebut hal itu menjadi bagian dari pembicaraan Prabowo dengan Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor beberapa hari lalu.

"Bisa saja demikian karena ketika bertemu dengan Pak Presiden Erdogan memang salah satu yang dibahas soal itu ya hal-hal yang mungkin bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Turki," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melakukan studi banding ke Mesir, Turki, dan India melihat desain gedung legislatif dan yudikatif untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dody mengatakan, saat ini Presiden Prabowo memang meminta desain kantor lembaga legislatif seperti DPR dan yudikatif seperti MA dan MK di IKN yang sebelumnya sudah rampung pada era Jokowi untuk direvisi. 

"Rapat terakhir dengan Pak Prabowo (desain kantor legislatif IKN) diminta studi banding ke tiga negara, Mesir, Turkiye, satu lagi India," ujarnya di Kantor Kementerian PU.