Dasco Sebut Ada Menteri Tak Seirama dengan Prabowo, PDIP Beri Pernyataan Mengejutkan

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut ada menteri yang tidak seirama dengan Prabowo Subianto. Menteri yang tak seirama itu hanya diketahui oleh Prabowo.

Juru Bicara PDIP M Guntur Romli mengatakan, Prabowo bisa melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang tak seirama dengan Pemerintah. Apalagi, kata dia, Presiden punya hak prerogatif untuk melakukan kocok ulang kabinet.

"Soal reshuffle tentu saja hak prerogatif Presiden Prabowo. Beliau bisa saja mengganti menteri-menteri yang tidak bisa seirama dengannya dan dianggap tidak sejalan dengan Asta Cita yang merupakan janji Presiden Prabowo yang harus ditunaikan," ujar Guntur saat dihubungi, Sabtu (8/2/2025).

Namun demikian, Guntur menilai, Prabowo bisa mengevaluasi para menteri yang mendapat rapot buruk dari publik. Terkhusus, kata dia, menteri titipan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Tetapi kalau kita lihat survei-suvei menteri-menteri yang dapat raport jelek dari opini publik kan sudah jelas, yang rata-rata adalah titipan Jokowi seperti Bahlil, Budi Arie contohnya," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak mengetahui apakah menteri yang tidak seirama, dengan Presiden Prabowo Subianto nantinya akan direshuffle atau hanya diberikan teguran saja.

Dasco menegaskan, dirinya hanya mendengarkan adanya kabar tersebut. Soal bagaimana evaluasinya, dia menilai hal itu merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

"Ya jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI juga menegaskan, bahwa perihal kapan waktunya Prabowo melakukan reshuffle kabinet, itu juga merupakan kewenangan Prabowo.

"Dan tentunya kita tidak ingin mendahului, kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana," pungkasnya.