Strategi RK Atasi Kemacetan Jakarta, Bangun Hunian di Atas Stasiun hingga Pembatasan Pekerja Kantoran
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil memaparkan sejumlah strategi mengatasi kemacetan di Jakarta jika terpilih menjadi Gubernur.
Mantan Wali Kota Jawa Barat itu mengatakan salah satu persoalan kemacetan di Jakarta dikarenakan pusat perkantoran berjarak cukup jauh dari hunian tempat pekerja. Sehingga kerap terjadi penumpukan kendaraan terutama pada hari kerja di jalanan Ibukota.
Ridwan Kamil mengungkapkan, atas persoalan tersebut maka salah salah satu solusinya adalah mendekatkan hunian dengan sektor perkantoran, atau paling tidak dekat dengan hub transportasi. Sehingga para pekerja bisa langsung mengakses transportasi publik ketika berangkat kerja.
"Yang saya lakukan adalah mengurangi pergerakan, misalnya kantor dan rumah tidak terlalu jauh. Di tengah kota terlalu banyak kantor, tapi minim hunian, misi kita memgangun hunian di tengah kota," ujarnya dalam acara Diskusi 'Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil (BARK)' di Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
Konsep rencana pembangunan hunian itu dijelaskan ridwan kamil dengan memgangun hunian vertikal. Misalnya digabung dengan mall-mall eksisting di pusat kota atau pasar-pasar. Sehingga para pekerja kantoran bisa menggunakan dengan sistem sewa.
Adapun konsep TOD (Transit Oriented Development) yang direncanakan Ridwan Kamil, juga akan mengembangkan stasiun-stasiun KRL yang eksisting untuk dibangun hunian diatasnya. Model pembangunan ini, dikatakan Ridwal Kamil, terinspirasi pada pengembangan hunian yang dilakukan di Negara Hongkong.
"Misal stasiun masih 1 lantai, misalnya dibawah stasiun, atas pasar dan apartemen. Saya di Hongkong seperti itu," tambahnya.
Strategi lain, dikatakan Ridwan Kamil, adalah dengan melakukan pembatasan hari kerja pekerja kantoran. Modelnya sama seperti yang diterapkan pada saat Pandemi Covid 19. Beberapa industri atau kantor Pemerintah yang memiliki pekerjaan bisa diselesaikan dari rumah, maka tidak perlu harus absen ke kantor.
"Ini (WFH) akan membuat pergerakan terbatas. Nanti kita gilir, misal senin industri media (WFH), kemudian selasa industri apa, dan lain sebagainya," kata Ridwan Kamil.
"Kemudian ada wacana, mau didukung DPRD, kita pindahkan pusat Pemerintahan DKI keluar Pusat Jakarta, ini juga strategi mengurangi kemacetan," tutupnya.