Penolakan Impor Beras Semakin Menguat

koran-jakarta.com | Nasional | Published at 17/03/2021 00:04
Penolakan Impor Beras Semakin Menguat

» Perkiraan produksi dalam negeri capai 17,5 juta ton, sedangkan kebutuhan hanya 12,33 juta ton.

» Di tengah gelombang penolakan, patut diduga pencari rente telah menyusupi pemerintah.

JAKARTA - Penolakan terhadap rencana pemerintah mengimpor beras terus menguat yang datang dari berbagai kalangan. Setelah anggota DPR, Asosiasi Petani dan Bulog, kini penolakan juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian, Momon Rusmono, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (16/3).

Momon memastikan stok beras nasional menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri masih aman karena sebagian besar wilayah di Indonesia memasuki masa panen raya pada Maret-April 2021.

Pernyataan itu memperkuat statemen Kepala Bulog (Kabulog), Budi Waseso (Buwas), sebelumnya mengatakan bahwa stok di gudang Bulog masih mencukupi, bahkan masih ada sisa beras impor pada 2018 lalu yang kualitas mutunya malah turun.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam cuitannya di media sosial berharap Presiden Joko Widodo membatalkan rencana yang disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. "Neraca beras sampai dengan 2021 masih aman, terutama dengan panen raya," jelas Momon.

Berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok, ketersediaan beras hingga Mei 2021 diperkirakan hampir mencapai 25 juta ton. Stok beras hingga Desember 2020 tercatat sebanyak 7,389 juta ton. Sementara itu, perkiraan produksi dalam negeri mencapai 17,5 juta ton dan perkiraan kebutuhan hanya 12,336 juta ton.

Menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, Kementan, katanya, akan menjalankan strategi untuk menjamin penyediaan pangan termasuk beras.

"Kami akan melakukan pemantauan harga secara rutin, selain juga akan mengadakan pasar murah komoditas utama melalui Pasar Mitra Tani dan di pasar tradisional dengan bekerja sama dengan BUMN dan mitra lainnya," kata Momon.

Sementara untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti banjir maupun kekeringan, Kementan akan menerapkan early warning system atau sistem peringatan dini. Begitu pun dengan antisipasi musim kemarau dengan mempercepat padat karya infrastruktur, baik melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bantuan irigasi perpompaan/ perpipaan, ataupun embung.

"Kementan juga akan mempercepat realisasi penyaluran bibit tanaman," pungkas Momon.

Serap Gabah Petani

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyebutkan perlunya upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam menyerap gabah petani di masa panen raya.

"Total perkiraan gabah kering giling seluruh Indonesia pada Maret-April 2021 sebesar 17,3 juta ton. Sedangkan surplus produksi pada Januari-April 2021 diperkirakan enam juta ton setara beras. Dengan perkiraan produksi Februari 2021 sudah melebihi tingkat kebutuhan Gabah Kering Giling (GKG) bulanan maka dibutuhkan peningkatan penyerapan gabah dalam negeri sehingga harga gabah tingkat petani tidak anjlok," ungkapnya.

Penyerapan perlu dilakukan mengingat puncak panen diperkirakan akan berlangsung pada Maret ini hingga April mendatang atau berbeda pada 2020 yang masa puncak panen pada April-Mei.

"Realisasi pengadaan gabah/beras nasional sampai dengan 14 Maret 2021 sebesar 70.940 ton terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 37.806 ton dan komersial 33.134 ton. Memasuki panen raya, target CBP bulan Maret-April 2021 sebesar 390.800 ton sehingga diharapkan stok CBP di akhir April sudah di atas 1 juta ton," kata Budi.

Menanggapi hal itu, Pakar Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan kalau Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan ngotot mengimpor beras di tengah gelombang penolakan, maka makin mengindikasikan para pencari rente bermain dan merambah ke pemerintahan.

"Kementan juga pemerintah, berarti Menko dan Mendag patut diduga dikuasai pemburu rente. Semestinya mereka koordinasi secara terbuka dulu," kata Ramdan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, meminta Presiden Jokowi untuk tidak mudah terjebak oleh rayuan impor karena memukul petani yang berharap mendapatkan modal dari hasil penjualan gabah/berasnya untuk membiayai kehidupan dan musim tanam berikutnya. n SB/ers/E-9

Artikel Asli