Loading...
Loading…
Polemik Siswa SMKN 2 Padang Wajib Mengenakan Jilbab, Kepsek Minta Maaf

Polemik Siswa SMKN 2 Padang Wajib Mengenakan Jilbab, Kepsek Minta Maaf

Nasional | ayosemarang | Sabtu, 23 Januari 2021 - 09:20

PADANG, AYOSEMARANG.COM - Orangtua siswi merasa keberatan saat anaknya yang merupakan nasrani diwajibkan mengenakan kerudung. Orangtua tersebut merekam video berdebat dengan pihak sekolah dan viral. Kasus ini berujung pada pihak sekolah meminta maaf dan akan memperbaiki aturan tersebut.

Kasus siswi SMKN 2 Padang, JCH, yang merasa tidak nyaman mengenakan jilbab saat sekolah mencuat. Siswi bukan pemeluk agama islam tersebut sudah melayangkan surat keberatan mengenakan jilbab kepada pihak sekolah. Ia merasa sekolah tersebut adalah sekolah negeri nasional bukan di bawah yayasan agama tertentu.

Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang Zakri Zaini yang juga membidangi akademis dan ikut mengurus soal seragam siswa sempat berdebat dengan orangtua CJH, EH. Lantaran menyimpang, Ombudzman wilayah setempat juga sempat meminta keterangan dengan memanggil kepala sekolah, Rusmadi.

Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Al Fikri bahkan menyesalkan dengan kejadian tersebut. Usut punya usut, aturan tersebut ternyata aturan lama yang semeskinya ditingalkan sejak Wali Kota Padang Fauzi Bahar menjabat tahun 2005. Itu karena sekolah tersebut sebelumnya milik yayasan, dan kemudian menjadi sekolah negeri, dilimpahkan kewenangannya kepada Pemprov Sumatera Barat.

Adib mengatakan kepada media akan mengganti aturan tersebut, dan membolehkan mahasiswi bukan mulim untuk tidak mengenakan jilbab, sesuai dengan keyakinannya.

Kasus tersebut turut mengundang reaksi dari berbagai tokoh nasional, terutama tokoh kerukunan umat beragama, Alissa Wahid. Putri mantan presiden RI, Abdulrachman Wahid alias Gus Dur ini meminta Kemendikbud memberi pengertian kepada sekolah mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan sekolah negeri milik pemerintah agar tidak salah tafsir. Itu dia sampaikan melalui akun Twiter miliknya @alissawahid.

"Kemdikbud harus lebih kuat menegaskan bahwa ekosistem pendidikan milik negara tidak memaksakan jilbab untuk murid nonmuslim dan bahkan juga muslimah. Sebaliknya juga tidak boleh melarang penggunaan jilbab bagi yang menginginkannya," kata Alissa seperti dikutip Suara.com - jaringan Ayosemarang, Sabtu (23/1/2021).

"Bila pengelola sekolahnya meyakini mayoritaianisme sekaligus klaim kebenaran mutlak, maka akan ada potensi aturan pakaian yang melanggar hak konstitusi warga yang menjadi korban," ungkapnya.

Alissa menjelaskan, setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan tanpa dibatasi oleh pakaiannya. Sekolah milik negara yang berada di wilayah mayoritas muslim, tidak bisa mengatasnamakan menghormati agama mayoritas lalu memaksa seluruh muridnya berjilbab.

Sebaliknya, wilayah mayoritas beragama bukan Islam juga tidak boleh memaksa siswinya melepaskan jilbab dengan dalih menghormati agama mayoritas di wilayah tersebut.

"Hak warga atas pendidikan tidak dibatasi oleh pakaiannya," tegas Alissa.

Alissa meminta penegasan dari Kemdikbud sekaligus dua upaya untuk mempertegas aturan yang ada.

Upaya pertama, yakni memperkuat perspektif konstitusi kepada insan pendidikan, sekaligus memperkuat perspektif peran sebagai ASN yang harus selalu pakai kacamata wakil negara.

Upaya kedua, yakni memperkuat kembali praktik beragama di Indonesia yang menghargai keberagaman keyakinan dan jauh dari sikap klaim kebenaran ajaran yang diyakininya.

"Tanpa dua hal ini, aturan tegas Kemdikbud akan sulit diinternalisasikan oleh tenaga pendidik," tuturnya.

Untuk menyelesaikan masalah, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi, meminta maaf atas hal tersebut. Ia bahkan berjanji tetap membiarkan siswi JCH belajar sebagaimana meskinya, tanpa melanggar hak azasinya. Ia akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dengan demikian, siswa bukan islam di sekolahnya, kini tak lagi diwajibkan mengenakan jilbab. - (dari berbagai sumber)

Original Source

Topik Menarik