Jumhur Minta Perairan Taman Nasional Ujung Kulon Dikeluarkan dari Wilayah Usaha Tambang

Jumhur Minta Perairan Taman Nasional Ujung Kulon Dikeluarkan dari Wilayah Usaha Tambang

Nasional | sindonews | Kamis, 19 November 2026 - 14:12
share

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon perlu ditinjau kembali secara serius dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan fungsi ekosistem. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat.

Menurut Jumhur, ada beberapa alasan penting mengapa TNUK harus dikeluarkan dari Wilayan Usaha Pertambangan. Pertama, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir badak jawa(rhinoceros sondaicus), spesies berstatus kritis (critically endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa badak jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.

Kedua, aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia. Meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi WUP yang dimaksud, potensi risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies ini.

Baca Juga: 3 Hewan yang Dilindungi di Ujung Kulon

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Jumhur telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi. "Namun begitu, untuk lebih tegasnya bila diperlukan, bisa dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi," ujar Jumhur saat memberi sambutan acara Hari Pohon Sedunia di Angke Kapuk, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: Ramai soal Bahlil Terbitkan Izin Tambang di Ujung Kulon, Ini Kata ESDM

Jumhur mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia."

Menurut Jumhur, wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan agar tidak perlu ada kegiatan lanjutan seperti survei dan sebagainya yang mengganggu ketenangan badak bercula satu itu.

Menanggapi seolah sudah ada rencana penambangan emas terlebih dikait-kaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo, hal itu tidak benar. Menurut Jumhur, adik kandung Presiden itu justru dikenal pencinta dan pelindung satwa liar, bahkan dengan menggunakan dana pribadinya.

"Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya."

Topik Menarik