Said Didu Ungkap 20.000 Nomor HP dalam 4 Kelompok Disadap Tim LSP
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan informasi mengenai kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Informasi terakhir yang diterimanya ada sekitar 20.000 nomor handphone (HP) atau ponsel yang disadap tim LSP.
“Info terakhir, saat ini sudah teridentifikasi sekitar 20.000 nomor HP yang disadap oleh tim LSP,” kata Said Didu di akun media sosial X pribadinya, dikutip pada Senin (9/11/2026).
Kemudian, Said Didu mengelompokkan korban sasaran penyadapan tersebut. Dari 20.000 nomor HP tersebut terbagi menjadi empat kelompok yang menjadi sasaran penyadapan tim LSP.
Baca juga: Dino Patti Djalal: Kalau LSP Berani Sadap Prabowo, Kenapa Tidak Berani Sadap Jokowi?
“Pengelompokan yang disadap: 1) yang anti geng SOP. 2) loyalis dan benteng 08. 3) geng SOP yg punya kuasa agar tdk belok. 4) petugas bayaran SOP,” ungkap Said Didu.
Pada unggahan sebelumnya, Said Didu menjelaskan SOP singkatan dari Geng Solo, Oligarki, Parcok. Geng SOP ini yang diidentifikasinya sebagai kelompok di balik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Tahapan persiapan makar sangat jelas," tulisnya.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi tak ditahan karena kondisi sakit pascastroke.
Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep. Selain terhadap Presiden Prabowo, dugaan penyadapan itu dilakukan terhadap pejabat negara dan tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha.
