Jokowi Angkat Bicara Soal Wacana Hak Angket Ijazah Gibran: Itu Hak DPR
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait wacana hak angket di DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menegaskan hal itu merupakan hak konstitusional semua partai di DPR.
"Ya itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR," kata Jokowi saat dijumpai di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (16/10/2026).
Baca juga: Rullyandi Sebut Putusan MK Soal Tak Bisa Jadi Dasar Pemakzulan Gibran
Dikatakannya, semua fraksi yang ada di DPR memiliki hak yang di sudah diatur oleh konstitusi.
Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR terkait polemik ijazah Wapres Gibran yang merupakan putra sulung mantan Presiden Jokowi.Sejumlah kalangan mendorong DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki keabsahan dan kebenaran ijazah penyetaraan SMA/pendidikan Gibran yang digunakan saat pencalonan Wapres.
Baca juga: Dorong Hak Angket Ijazah Gibran, Elemen Masyarakat Sipil Bakal Temui Golkar dan PKS
Sebelumnya, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago meminta DPR membuka ruang hak angket untuk mengusut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, proses tersebut penting untuk memberikan ruang pembuktian sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pangi menilai DPR perlu membuka ruang penyelidikan agar polemik tersebut dapat diuji secara terbuka. Dia mengingatkan, penutupan ruang penyelidikan justru berpotensi memunculkan anggapan bahwa hukum dipermainkan.
"Jadi artinya ya biarkan saja ini mengalir. Artinya jangan ditutup, gemboknya dibuka aja. Biarkanlah di situ uji semuanya pembuktiannya," kata Pangi dalam dialog Rakyat Bersuara bertema "'Bola Panas' Keputusan MK, ke Mana Ujungnya?" di iNews, Selasa (13/10/2026).
Dia menegaskan, hak angket merupakan hak konstitusional yang dapat digunakan DPR untuk melakukan penyelidikan. Karena itu, menurutnya, aspirasi masyarakat terkait polemik tersebut perlu diberi ruang.










