Investasi Besar Prabowo untuk Mitigasi Bencana Harus Dibarengi Perubahan Paradigma

Langkah Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan investasi besar-besaran untuk memperkuat mitigasi bencana mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Namun demikian, langkah tersebut harus dibarengi dengan perubahan paradigm penanganan bencana.

Pengamat Kebijakan Publik Sahala Jonedi Manalu mengatakan, investasi tersebut harus dibarengi perubahan paradigma penanganan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dari pemadaman menuju pencegahan.

“Pemerintah tidak boleh terjebak pada pendekatan yang hanya berorientasi pada pemadaman api. Upaya mencegah kebakaran agar tidak terus berulang harus diperkuat, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau yang semakin panjang,” ujarnya, Jumat (18/9/2026).

Baca juga: Presiden Prabowo-Wakil PM Malaysia Perkuat Kerja Sama Penanganan Karhutla

Ketua Gema Patriotik ini menilai langkah pemerintah dalam menghadapi karhutla di sejumlah wilayah Indonesia sejauh ini sudah berada di jalur yang tepat. Penanganan tersebut dinilai telah mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari regulasi kehutanan, perlindungan kawasan hutan hingga penanggulangan bencana.Namun, Sahala mengingatkan tantangan karhutla semakin kompleks karena dipengaruhi kondisi alam yang ekstrem. Kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat vegetasi dan lahan semakin kering sehingga lebih mudah terbakar.

“El Nino Godzilla dan kemarau yang jauh lebih panjang dari biasanya memungkinkan vegetasi kita menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk menjadikan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang lebih masif seperti sekarang,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, Sahala mengapresiasi pengerahan sumber daya dalam jumlah besar oleh pemerintah untuk menangani karhutla. Sahala menyebut lebih dari 12.880 personel telah dimobilisasi untuk mendukung penanganan kebakaran, baik yang bertugas langsung di lapangan maupun menjalankan fungsi administratif dan koordinasi. “Indikasi sederhananya adalah bahwa ini merupakan mobilisasi personel terbesar yang pernah dilakukan,” tegasnya.

Lihat video: LAWAN KARHUTLA! Helikopter Jepang Guyur Titik Api di Kalimantan dari Udara

Menurut Sahala, koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla juga berjalan cukup baik. Berbagai unsur pemerintah dan aparat terlibat, mulai dari kementerian terkait, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga pemerintahan desa.

“Kita nyaris tidak melihat ada hal-hal yang menunjukkan indikasi bahwa koordinasinya lemah. Kita lihat bagaimana kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD sampai pemerintah desa berjalan dengan baik,” ujarnya.Meski demikian, Sahala mengingatkan keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan atau seberapa cepat api dikendalikan. Pemerintah perlu mengubah paradigma penanganan karhutla dari fire centric atau berpusat pada pemadaman menjadi pendekatan yang lebih mengutamakan pencegahan dan mitigasi.

“Bukan seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa besar kapasitas kita untuk mencegah kejadian berulang,” tegas Sahala.

Karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan potensi kebakaran dapat diantisipasi sejak dini, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah konsesi perusahaan. Sahala meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap para pemegang konsesi agar memiliki kesiapan dan sistem pengelolaan yang memadai untuk mencegah kebakaran.

Selain pengawasan, penegakan hukum juga harus dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pembakaran. Menurut Sahala, Indonesia telah memiliki pengalaman sekaligus perangkat hukum untuk menindak korporasi maupun pihak lain yang terbukti bertanggung jawab terhadap karhutla.“Kita sudah punya pengalaman mendorong penegakan hukum. Artinya kita tidak kurang pengalaman dan tidak kurang perangkat hukum untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam hal ini,” katanya.

Namun, Sahala mengingatkan penanganan karhutla tidak boleh dilakukan dengan menyederhanakan persoalan atau hanya menyalahkan satu pihak. Pencegahan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemerintah desa.

Edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat, terutama untuk mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Menurutnya, kesadaran masyarakat dan semangat gotong royong dapat menjadi bagian penting dari sistem mitigasi karhutla.

“Termasuk mengedukasi publik agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mengakibatkan kebakaran hutan,” ujar Sahala.