Gubernur Malut Sherly Tjoanda Potong TPP ASN 10-20 Persen
SOFIFI, iNews.id - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda buka-bukaan mengenai kondisi keuangan daerah sehingga dilakukan kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN). Langkah penyesuaian ini diperlukan agar tambahan penghasilan ASN dan PPPK tetap dapat dibayarkan sampai Desember 2026.
Kebijakan dan kondisi fiskal tersebut disampaikan Sherly di hadapan ribuan ASN, Sekretaris Daerah, dan pimpinan organisasi perangkat daerah saat apel rutin di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin (27/7/2026).
Sherly menjelaskan, anggaran TPP dalam APBD Induk 2026 awalnya hanya tersedia sampai Agustus. Pemerintah provinsi membutuhkan tambahan dana Rp263 miliar agar pembayaran dapat dilanjutkan hingga akhir tahun.
Pemerintah akhirnya mengambil langkah efisiensi melalui pemotongan TPP. Bagi ASN staf dan PPPK mendapat penyesuaian sebesar 10 persen mulai Juli hingga Desember 2026.
Sementara TPP pejabat eselon I, II, III, dan IV dipotong sebesar 20 persen. Penyesuaian untuk kelompok pejabat tersebut telah diberlakukan sejak Januari dan berlangsung hingga Desember 2026.
Tekanan keuangan daerah semakin berat setelah Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang Rp709 miliar. Pemprov Malut juga harus menanggung seluruh kebutuhan gaji dan TPP bagi 4.200 PPPK melalui APBD.
Di sisi lain, pemprov mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp346 miliar. Capaian itu didukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Rp800 miliar menjadi Rp1,1 triliun.
Namun, tidak seluruh SiLPA dapat digunakan secara bebas. Setelah dikurangi kewajiban DAK dan DAU block grant, pajak rokok kabupaten/kota, serta utang belanja modal, dana yang tersedia dalam APBD Perubahan hanya Rp145 miliar.
Penyesuaian TPP diperkirakan menghasilkan efisiensi senilai Rp67 miliar. Sisa kekurangan anggaran sebesar Rp51 miliar akan ditutup melalui optimalisasi target PAD oleh Badan Pendapatan Daerah.
“Ini adalah opsi terbaik yang bisa kita optimalkan untuk memastikan seluruh TPP ASN dan PPPK dapat terus terbayar lancar hingga Desember,” katanya seraya menyampaikan permohonan maaf dan mengapresiasi pengertian seluruh jajaran atas kondisi fiskal daerah dikutip dari laman Pemprov Malut, Rabu (29/7/2026).
Sherly turut mengungkap belanja pegawai Pemprov Malut telah mencapai Rp1,4 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 50 persen dari total APBD yang mencapai Rp2,8 triliun.
Besarnya porsi belanja pegawai membuat ruang anggaran untuk membiayai program pembangunan semakin terbatas. Karena itu, Sherly meminta seluruh OPD mengubah pola pikir dalam menyusun program dan anggaran 2027.
Pimpinan OPD diminta turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan kebutuhan nelayan, petani, guru, dan masyarakat. Setiap usulan program juga harus berbasis data kuantitatif serta mempunyai hasil yang dapat dirasakan publik.
“Anggaran itu bukan hak OPD, melainkan investasi rakyat. Tugas pemerintah dan ASN adalah menjadi jembatan yang mengubah harapan masyarakat menjadi kenyataan,” katanya.
Anggaran akan diprioritaskan kepada OPD yang mempunyai solusi konkret terhadap persoalan warga. Program yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat tidak akan menjadi prioritas.
Sherly meminta Dinas Pertanian mempercepat pembukaan dan pembangunan jalan tani untuk memperlancar distribusi hasil panen. Dinas Perikanan diarahkan memperluas bantuan armada kapal nelayan melalui skema kolaborasi dan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah menargetkan bantuan 1.000 mesin kapal setiap tahun.
Sementara Dinas Pendidikan diminta meningkatkan mutu pembelajaran serta mengoptimalkan pengelolaan dana BOSP dan Bosda yang nilainya mencapai Rp131 miliar per tahun.
Dinas Kesehatan dan OPD lainnya juga diarahkan meningkatkan Standar Pelayanan Minimal serta efektivitas program kerja. Presentasi program kerja OPD untuk tahun anggaran 2027 dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026 setelah penyusunan APBD Perubahan selesai.
