Baru Berusia Setahun, Polda Papua Barat Daya Diapresiasi Publik

Satu tahun beroperasional, Polda Papua Barat Daya mendapat apresiasi publik. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Gatot Haribowo dan jajarannya dinilai mampu memberi keadilan bagi masyarakat setempat dengan pengawasan baik dalam penanganan perkara.

Fakta tersebut terungkap berdasarkan survei nasional dilakukan oleh East Time on Schedule (Etos) Indonesia pada 10 Maret - 17 Maret 2026. Dalam survei dengan 1.000 responden itu, masyarakat menilai Polda Papua Barat mampu memberikan keadilan dalam penanganan perkara.

"Sebanyak 31 responden berpendapat bahwa kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (IRWASDA) Polda Papua Barat Daya sudah memuaskan. Disusul oleh Profesi danPengamanan (Propam) sebanyak 26, dan Humas 17," ujar Direktur Riset Etos Indonesia Hesruddin Gaffar melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/3/2026).

Baca juga: Prabowo Bakal Takbiran di Sumut dan Salat Idulfitri 1447 H di Aceh

Survei menurut Hesruddin membuktikan Polda Papua Barat Daya di bawah kepemimpinan Kapolda Brigjen Gatot Haribowo berhasil memberi keyakinan kepada publik bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional. Publik yakin ketegasan Kapolda membuat fungsi Irwasda mampu menjalani perannya dengan sangat baik.

Disimpulkan Hesruddin, secara kesuluruhan mencapai angka 57 persen. Nilai itu dianggap cukup baik mengingat Polda Papua Barat Daya baru berusia 1 tahun.

Figur pimpinan, dalam hal ini Kapolda Papua Barat Daya dianggap sangat mempengaruhi. Hanya 12 persen responden disebutkannya tidak mengenal pimpinan Polda Papua Barat Daya.

Kenyataan itu mengasumsikan masyarakat Papua Barat Daya mengapresiasi institusi Polri di wilayah mereka. Hal itu tergambar dari 77 responden menyatakan bahwa Kepemimpinan Polda Papua Barat Daya dapat meningkatkan kualitas kinerja lembaga Polri.

Seiring dengan kepercayaan tersebut, dia menyebut masyarakat Polda Papua Barat Daya juga menaruh harapan besar terhadap Polda Papua Barat Daya. Dalam survei, 28 responden berharap Kapolda Papua Barat Daya dapat meminimalisir tindak malpraktik dalam proses penyelidikan. Selain itu 21 persen responden berharap Kapolda Papua Barat Daya mempu menghapus tindak kekerasan dan pemerasan. "Ada pula harapan punishment tegas dan berkeadilan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak kriminalitas dan kejahatan sebanyak 19 persen. Sedangkan pemberantasan suap dan pungli (17) dan peningkatan respon pelayanan pelaporan publik (13)," ujar Hesruddin.

Survei dilakukan Etos Indonesia menyasar warga negara Indonesia di wilayah Polda Papua Barat Daya yang sudah berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka dan melalui telepon.

Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden. Survei bertujuan melihat kredibilitas, pengenalan serta tingkat kepercayaan publik terhadap Polda Papua Barat Daya.

Terpisah, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Gatot Haribowo mengapresiasi penilaian publik atas kinerja jajarannya. Diakuinya sebagai Polda yang baru berusia satu tahun, kepercayaan publik menjadi ujian dan tantangan yang harus bisa dijawab secara profesional dan presisi.

"Banyak hal yang diharapkan dari masyarakat Papua Barat Daya berkaitan dengan mencari keadilan. Hal tersebut menjadi sebuah ujian dan merupakan sebuah tantangan wajar yang harus bisa dijawab atau direspons secara profesional dan dengan didasari rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun banyak keterbatasan dan kekurangan dalam berbagai hal. Polda Papua Barat Daya tetap menjadikan tantangan tersebut sebagai sebuah amanah yang mulia untuk bisa diwujudkan," urai Brigjen Gatot Haribowo.

"Walaupun tidak secara signifikan tapi Polda Papua Barat Daya selalu dan selalu berusaha untuk memperbaiki semua kekurangan dengan bantuan koreksi dan masukan yang positif dari masyarakat. Agar Polda Papua Barat Daya bisa menjadi harapan yang tidak sia-sia bagi masyarakat Papua Barat daya untuk mencari keadilan," pungkasnya.