Gubernur Fakhiri Soroti Banyak Masyarakat Papua Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni
JAYAPURA - Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menyoroti fakta bahwa masih banyak keluarga Papua yang menempati rumah tidak layak huni. Dikatakannya, dalam satu rumah bisa dihuni oleh kakek, nenek, dan cucu secara bersama-sama.
"Orang Papua di satu rumah itu bisa tinggal kakek, nenek, cucu di dalam, makanya harus kita bangun, kita harus menyesuaikan mereka hidup mandiri berkeluarga," ujarnya saat menghadiri Musrenbang RPJMD Provinsi Papua dikutip, Sabtu (7/3/2026).
Oleh karena itu, Fakhiri memaparkan sejumlah program daerah yang dirancang untuk memberikan dampak cepat dan langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satunya Penyediaan Rumah Layak Huni.
“Program penyediaan rumah layak huni ini direncanakan akan diwujudkan selama lima tahun ke depan, mencakup kawasan permukiman di perkotaan maupun wilayah pesisir di Provinsi Papua,” ujar mantan Kapolda Papua tersebut.
Selanjutnya kata dia adalah Kartu Ibu Keluarga Siap Ibu Hamil (Kartu Kasih). Kartu Kasih dirancang tidak hanya sebagai kartu identitas, melainkan "paspor" untuk menjamin maksimalitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Program ini mencakup prioritas penanganan medis dan pemberian asupan gizi secara teratur.
"Dengan penanganan medis yang tepat waktu serta pemberian gizi secara teratur, saya pastikan setiap anak Papua yang akan lahir terhindar dari risiko stunting dan sekaligus akan menekan angka kematian ibu dan anak," ujarnya.
Selain itu dia juga memaparkan Kartu Mahasiswa Cerdas (Kartu Mace) Kartu Jaminan Sosial Lansia (Kartu Jalan), Modernisasi Sarana Perdagangan hingga Peningkatan Konektivitas Antarwilayah
Fakhiri menegaskan bahwa keseluruhan program tersebut merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan visi "Papua Cerah".
Dia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan dalam mengimplementasikan program-program tersebut.
"Kemajuan tidak boleh meminggirkan kearifan lokal, melainkan harus memperkuat kreativitas, martabat, serta kohesi sosial masyarakat Papua sebagai bagian yang utuh dari pembangunan daerah," pungkasnya.
