Demonstrasi di DPR, Massa Minta Indonesia Keluar dari BoP

Koalisi masyarakat sipil melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026). Salah satu tuntutannya mendesak DPR untuk meminta pemerintah mengambil keputusan keluar dari Board of Peace (BoP).

Pantauan di lokasi, massa aksi mulai tiba di halaman dekat gerbang utama DPR RI. Satu mobil komando diparkirkan persis di depan gerbang tersebut.

Massa aksi yang datang terlihat membawa sejumlah atribut seperti bendera Indonesia hingga spanduk dan poster dengan beragam tulisan yang menuntut agar Indonesia keluar dari BoP.

Baca Juga: Kiai Cholil Nafis Minta Indonesia Keluar dari BoP

"Katanya Board of Peace, Kok Malah Perang?" tulis salah satu poster yang dibawa massa aksi.Sejumlah personel polisi terlihat diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi tersebut. Para polisi tersebut terlihat mengenakan peci dan sorban berwarna putih. Sementara, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto atau tepatnya depan Gedung DPR ini masih terpantau ramai lancar.

Peneliti Imparsial Wira Dika Piliang yang hadir dalam aksi demonstrasi hari ini menyampaikan ada sejumlah tuntutan yang dibawa koalisi masyarakat sipil bersama mahasiswa.

"Hari ini kita dari aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil hadir ke DPR salah satunya adalah untuk meminta DPR agar tidak meratifikasi Perjanjian Dagang antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat," kata Wira.

Kedua, mereka meminta agar pemerintah keluar dari Board of Peace. "Dengan situasi Timur Tengah yang sedang memanas hari ini, pemerintah Indonesia yang memilih masuk ke Board of Peace, kita meminta Presiden Prabowo untuk keluar dari Board of Peace segera," ujarnya.Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa seluruh agenda pembicaraan di dalam BoP ditangguhkan imbas konflik Timur Tengah. Saat ini, Pemerintah fokus dalam proses penyelamatan warga negara Indonesia (WNI).

"Kami sampaikan bahwa kita terus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah ini," kata Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkang saat konferensi pers, Jumat (6/3/2026).

Yvonne menambahkan, "Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu (Sugiono) juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold."