Ibas Ajak Perkuat Ekonomi Syariah Berkeadilan untuk Indonesia Sejahtera

Penguatan ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan menjadi kunci dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dari tingkat akar rumput. Hal tersebut mencuat saat dialog Ekonomi Syariah Inklusif, Berkeadilan, Indonesia Maju Sejahtera di Madiun, Jawa Timur, pada Minggu 1 Maret 2026.

Dalam forum dialog bersama akademisi, pelaku keuangan syariah, serta pemangku kepentingan ekonomi daerah tersebut, Waka MPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menilai bahwa ekonomi syariah tidak hanya berbicara mengenai sistem keuangan berbasis prinsip Islam. Tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang mampu memperkuat masyarakat kecil dan pelaku usaha daerah.

Baca juga: Mengulik Penyebab Ekonomi Syariah Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia

Dia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari penguatan sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan. Sehingga ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang memberi ruang tumbuh bagi masyarakat bawah, bukan hanya bertumpu pada pelaku usaha besar.

“Ekonomi syariah harus mampu memberdayakan masyarakat dari bawah. Jika UMKM dan ekonomi rakyat kuat, maka keluarga kuat, daerah kuat, dan pada akhirnya bangsa kita juga semakin kuat,” ujar Ibas

Ia menjelaskan bahwa tantangan utama pengembangan ekonomi syariah saat ini masih berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses pembiayaan, serta belum optimalnya integrasi antara dunia pendidikan, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting agar ekonomi syariah benar-benar inklusif.

Baca juga: GP Ansor Siap Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Syariah dan UMKM

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyoroti pentingnya kemudahan akses modal bagi UMKM melalui skema pembiayaan syariah maupun Kredit Usaha Rakyat. Ia menegaskan bahwa negara terus mendorong kebijakan pembiayaan dengan bunga rendah serta prosedur yang lebih sederhana agar pelaku usaha kecil dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Permodalan harus mudah diakses, tidak dipersulit, namun tetap produktif dan bertanggung jawab. Pembiayaan yang tepat akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelas anggota DPR Dapil Jawa Timur VII dari Fraksi Partai Demokrat ini.Sementara itu, Nanang, dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo menyampaikan harapan agar pengembangan ekonomi syariah memberikan perhatian khusus terhadap UMKM. Melalui dukungan pembiayaan yang lebih ringan sehingga pelaku usaha kecil dapat bertahan dan berkembang.

Sedangkan Dyah, mahasiswa peserta forum, menyoroti besarnya kontribusi perempuan yang mencapai sekitar 64 persen pelaku UMKM nasional dan menanyakan strategi penguatan peran perempuan dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis kemaslahatan.

Aspirasi lain disampaikan Sumartono, dosen Universitas Doktor Nugroho Magetan, yang mengungkapkan masih adanya kesulitan masyarakat desa dalam mengakses pembiayaan KUR meskipun secara regulasi persyaratan dinilai mudah.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ibas menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan, pendampingan usaha, serta pembentukan komunitas pendamping bagi masyarakat yang ingin mengakses pembiayaan perbankan. Ia juga mendorong kampus dan lembaga pendidikan untuk tidak hanya menghasilkan lulusan akademis, tetapi juga generasi yang siap menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan berbasis nilai syariah.

“Kampus, dosen, dan pelaku usaha harus menjadi motor edukasi ekonomi syariah. Anak muda jangan hanya mencari pekerjaan, tetapi juga berani menciptakan usaha yang memberi manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menilai peluang ekonomi syariah di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduk memiliki kedekatan nilai dengan prinsip ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan.