SK DPW PPP Jawa Barat Bakal Digugat ke Pengadilan

Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari 15 DPC se-Jawa Barat akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap DPP PPP dan DPW PPP Jawa Barat ke pengadilan. Gugatan tersebut terkait keputusan DPP PPP yang mengesahkan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat 2026-2031.

Kuasa hukum para anggota, Gugun Kurniawan menyampaikan telah menerima kuasa dari 20 anggota PPP tersebut untuk mengajukan gugatan yang ditujukan kepada DPP PPP dan DPW PPP Jawa Barat.

“Gugatan ini di ajukan karena tindakan DPP PPP yang mengesahkan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat masa bakti 2026-2031. Tentunya proses Muswil yang dilakukan oleh Uu Ruzhanul Ulum dinilai tidak sesuai dengan mekanisme partai dan melanggar ketentuan hukum,” ujar Gugun, Senin (2/3/2026).

Baca juga: Pastikan Transportasi Berjalan Lancar Jelang Lebaran, Komisi II DPRD Gelar Rapat Kotabaru

Sebagaimana yang diketahui SK penunjukan Plt atas nama Uu Ruzhanul Ulum sedang digugat oleh Pepep di PN Jakarta Pusat. Oleh karena itu, DPP PPP seharusnya tidak mengambil kebijakan yang berpotensi merugikan anggota PPP di Jawa Barat sebelum terdapat kepastian hukum.

Para penggugat juga menilai DPP PPP seharusnya melakukan pembenahan terlebih dahulu di tubuh internal DPP PPP, termasuk membentuk Mahkamah Partai, memastikan keterwakilan 30 perempuan dalam kepengurusan, serta melakukan penyempurnaan AD/ART partai.

Menurut dia, keputusan yang diambil dinilai justru menimbulkan kegaduhan di internal DPW PPP Jawa Barat. “Klien kami bekerja untuk partai. Namun apabila suara anggota diabaikan dan tidak didengar, maka demi hukum klien kami berhak menuntut keadilan, termasuk melalui jalur gugatan,” tegasnya.

Untuk itu, dia meminta semua pihak baik DPP maupun DPW PPP Jawa Barat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai Partai PPP dan menghormati proses hukum yang akan berlangsung.