Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza, DPR: Kehati-hatian Harus Jadi Prinsip Utama

Pemerintah Indonesia akan mengirim pasukan TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Pasukan ISF tersebut menjadi bagian dari upaya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam rangka penyelesaian konflik di Jalur Gaza.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menanggapi rencana tersebut. Pria yang akrab disapa Deng Ical menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus mempersiapkan secara matang dan komprehensif rencana pengiriman pasukan TNI tersebut. Menurutnya, berbagai aspek teknis dan strategis harus diperhitungkan secara cermat.

"Pemerintah harus memastikan kesiapan secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan personel TNI yang akan ditugaskan, skema pengiriman, pola penempatan pasukan di Gaza, hingga perumusan tugas yang jelas selama berada di wilayah konflik," kata Deng Ical, dikutip Kamis (12/2/2026).

Baca Juga: Inilah Jenderal TNI yang Berpeluang Jadi Komandan Pasukan di Gaza

Ia mengingatkan bahwa kondisi keamanan di Jalur Gaza hingga saat ini masih sangat rawan dan membahayakan. Karena itu, pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pengiriman pasukan."Situasi di Gaza belum sepenuhnya aman. Ancaman terhadap keselamatan prajurit sangat nyata. Karena itu, kehati-hatian harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan ini," ujarnya.

Legislator PKB itu juga menekankan bahwa pengiriman pasukan TNI harus benar-benar berorientasi pada upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Gaza dan Palestina secara umum.

Menurutnya, tugas TNI di wilayah tersebut akan sangat berat, terlebih di tengah masih berlangsungnya serangan dan pengeboman yang dilakukan Israel terhadap warga sipil. TNI harus berusaha mencegah Israel agar tidak membunuhi warga Gaza.

"Pasukan TNI harus mampu menjalankan mandat perdamaian, termasuk berupaya mencegah terjadinya pembunuhan warga sipil. Ini tentu bukan tugas yang ringan dan berpotensi menimbulkan gesekan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik," tuturnya.

Ia juga menegaskan pentingnya profesionalisme dan netralitas TNI selama menjalankan misi. TNI harus bertindak tegas dalam menjaga perdamaian, namun tidak boleh terlibat dalam benturan langsung, baik dengan tentara Israel maupun dengan kelompok Hamas. Deng Ical menegaskan bahwa esensi kehadiran pasukan Indonesia di Gaza haruslah untuk menjaga stabilitas dan memastikan tidak ada lagi pengeboman, penyerangan, serta pembunuhan terhadap warga sipil.

"Tujuan utama kita adalah perdamaian. Kehadiran TNI harus menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan kekerasan dan melindungi masyarakat sipil di Gaza," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah Indonesia berencana akan mengirimkan kurang lebih 8 ribu personel TNI menjadi pasukan perdamaian di Gaza, Palestina."Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8 ribu," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Prasetyo mengatakan bahwa saat ini masih bersifat penyiapan pasukan jika sewaktu-waktu dicapai kesepakatan untuk dilakukan pengiriman pasukan. Dirinya juga memastikan belum ada titik di mana pasukan perdamaian akan ditempatkan. "Belum. Kita baru mempersiapkan diri waktu-waktu sudah dicapai kesepakatan. Dan kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen Itu akan kita lakukan," ujarnya.

Prasetyo menegaskan komitmen Indonesia yang akan terus membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. "Yang kedua, bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza, makanya kemudian kita, Indonesia beserta dengan tujuh negara muslim yang lain, memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut setidaknya kita berharap akan mengurangi mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza," tandasnya.