7 Nama Kuat Bursa KSAD: Antara Hak Prerogatif Presiden dan Estafet Komando AD

Selamat GintingPengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS)

DINAMIKA di pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat selalu menarik perhatian publik. Jenderal Maruli Simanjuntak, alumnus Akmil 1992, kini telah menduduki kursi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selama lebih dari dua tahun dua bulan. Dalam tradisi organisasi TNI, durasi ini merupakan "ambang batas" umum, terjadinya rotasi atau mutasi, meskipun sang jenderal sendiri belum memasuki masa purnatugas.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukan kapan estafet tongkat komando ini perlu digulirkan.

Saat ini, di bawah bayang-bayang Jenderal Bintang Empat, setidaknya ada 27 Letnan Jenderal (Letjen) aktif yang secara teoritis memiliki peluang. Namun, jika menelisik lebih dalam, bursa kandidat ini terpolarisasi ke dalam tiga klaster strategis: organisasi Kementerian/Lembaga (K/L), Mabes TNI, dan internal Mabesad.

Klaster Kementerian dan Lembaga: Uji Senioritas

Di klaster K/L, nama-nama senior seperti Letjen Suharyanto (Kepala BNPB, Akmil 1989) dan Letjen Mochammad Hasan (Sesmenko Polkam, Akmil 1989) menempati urutan teratas secara abituren. Keduanya memiliki jam terbang birokrasi yang tinggi. Peluang mereka tampaknya semaki tipis, setelah muncul nama-nama juniornya dari lulusan 1993-1994 dan bahkan 1995 yang sudah menduduki jabatan bintang tiga.

Lagi pula Suharyanto sudah terlalu lama menduduki posisi Kepala BNPB dan dalam waktu dekat kemungkinan akan diganti. Munculnya nama-nama yang lebih muda seperti Letjen Tri Budi Utomo (Sekjen Kemhan, Akmil 1994) dan Letjen Rafael Granada Baay (Sekretaris Utama BIN, Akmil 1993), misalnya, memberikan sinyal adanya potensi lompatan generasi yang progresif, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang Infanteri Kopassus.

Klaster Mabes TNI: Sang Operator Strategis

Nama-nama di Markas Besar TNI tidak kalah mentereng. Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon (Kasum TNI, Akmil 1992) seringkali disebut-sebut sebagai kandidat kuat karena posisinya yang strategis sebagai "orang ketiga" di bawah Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Richard pun pernah menjadi Panglima Kogabwilhan III selama satu tahun serta Inspektur Jenderal AD, juga selama satu tahun. Artinya sudah tiga jabatan bintang tiga yang pernah diembannya. Sebuah modal baginya untuk bisa dipertimbangkan menjadi bintang empat, baik sebagai KSAD maupun Wakil Panglima TNI. Di sisi lain, Letjen Kunto Arief Wibowo (Pangkogabwilhan I, Akmil 1992) dan Letjen Bambang Trisnohadi (Pangkogabwilhan III, Akmil 1993) mewakili kekuatan operasional di wilayah-wilayah krusial.

Kunto adalah putra dari Jenderal (Purn) Try Sutrisno yang pernah menjadi Wakil Presiden RI, Panglima ABRI, KSAD, dan Wakil KSAD. Khusus Letjen Bambang Trisnohadi, prestasinya sebagai peraih Adhi Makayasa 1993 menjadikannya sosok "intelektual militer" yang diperhitungkan.

Secara simbolik pernah diperlihatkan ketika dia dipercaya menjadi Komandan Upacara HUT ke 80 TNI, 5 Oktober 2025 lalu. Ia menjadi sosok yang paling diperhitungkan jika Presiden Prabowo akan memilih lulusan di bawah Jenderal Maruli Simanjuntak.

Namun, bisa saja sosok senior seperti Kepala BAIS TNI Letjen Yudi Abrimantyo layak diperhitungkan. Terutama jika Presiden Prabowo membutuhkan sosok dengan latar belakang intelijen. Hal ini pernah terjadi pada Jenderal Tyasno Sudarto, menjadi KSAD di awal masa reformasi setelah sebelumnya menjadi Kepala BAIS TNI.

Klaster Mabesad: Penjaga Tradisi Organisasi

Di "rumah sendiri" (Mabesad), Wakil KSAD Letjen Muhammad Saleh Mustafa (Akmil 1991) secara administratif berada di posisi terdepan. Apalagi sebelumnya ia pernah mengemban jabatan sebagai Inspektur Jenderal TNI di Mabes TNI selama satu tahun, dan Panglima Kostrad selama sekitar tujuh bulan.

Artinya sudah tiga jabatan bintang tiga yang diembannya dengan posisinya yang sekarang sebagai Wakil KSAD. Sehingga dia menjadi kandidat potensial bintang empat, untuk posisi KSAD atau pun Wakil Panglima TNI. Seperti Jenderal Tandyo Budi Revita, sebelum menjadi Wakil Panglima TNI Adalah Wakil KSAD. Namun, jabatan operasional seperti Panglima Kostrad yang kini diisi Letjen Mohammad Fadjar (Akmil 1993) seringkali menjadi batu pijakan paling licin menuju jabatan KSAD. Apalagi sejak era reformasi, delapan KSAD berasal dari Panglima Kostrad (Ryamizard Ryacudu, George Toisutta, Pramono Edhie Wibowo, Gatot Nurmantyo, Mulyono, Andika Perkasa, Dudung Abdurachman, dan Maruli Simanjuntak).

Secara simbolik Letjen Mohamad Fadjar sudah diperlihatkan pada saat menjadi Komandan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada 10 Agustus 2025 lalu di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat. Peluang Danpussenif Letjen Iwan Setiawan (Akmil 1992) juga patut diperhitungkan, karena memiliki kesejarahan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto.

Perlu dicatat pula nama Letjen Djon Afriandi (Panglima Kopassus, Akmil 1995), meskipun secara senioritas masih paling muda, prestasinya sebagai lulusan terbaik (Adhi Makayasa) menjadikannya dark horse dalam peta persaingan ini.

Tantangan dan Kriteria Ideal

Tentu saja, peluang bagi perwira yang kini menjabat sebagai Staf Khusus (nonjob) praktis tertutup. Di sisi lain, sosok Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita (Akmil 1991) juga tetap membayangi sebagai opsi senior, jika Presiden menginginkan stabilitas jangka pendek.

Pemilihan KSAD baru, nantinya bukan sekadar urusan senioritas atau kedekatan personal, melainkan kebutuhan organisasi untuk menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Presiden selaku panglima tertinggi tentu akan menimbang rekam jejak, penguasaan teritorial, dan kemampuan adaptasi kandidat terhadap modernisasi alutsista.

Dari paparan tersebut di atas, ada tujuh nama yang sangat diperhitungkan untuk menjadi KSAD pengganti Maruli Simanjuntak. Mereka adalah: Jenderal Tandyo Budi Revita, Letjen Richard Tampubolon, Letjen Muhammad Saleh Mustafa, Letjen Bambang Trisnohadi, Letjen Mohammad Fajar, Letjen Yudi Abrimantyo, dan Letjen Kunto Arief Wibowo.

Siapa pun yang nantinya terpilih, ia mengemban tugas berat: menjaga soliditas internal AD, memastikan kesejahteraan prajurit, dan tetap tegak lurus pada politik negara. Bursa ini bukan sekadar perebutan kursi, melainkan penegasan arah masa depan pertahanan Indonesia.