Ribuan ASN Diduga Manipulasi Absensi Digital, BKPSDM Cirebon Ungkap Sejumlah Kejanggalan

CIREBON, iNews.id - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam sistem absensi digital yang melibatkan ribuan aparatur sipil negara (ASN). BKPSDM Kabupaten Cirebon menemukan sejumlah kejanggalan.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sarry Rumbino Rumakito mengatakan, sistem mendeteksi pola lokasi yang tidak wajar. Pola ini dinilai menunjukkan adanya upaya sengaja untuk mengelabui sistem absensi berbasis GPS.  

“Beberapa titik koordinat muncul berulang, bahkan digunakan oleh banyak pegawai yang berbeda. Secara teknis, itu tidak mungkin terjadi secara alami,” ujarnya dikutip dari iNews Cirebon. 

Dia menyampaikan, dari hasil evaluasi, tercatat 1.329 ASN terindikasi menggunakan aplikasi pemalsu titik koordinat atau fake GPS untuk memanipulasi lokasi kehadiran. 

Menurutnya, penemuan terbanyak berasal dari Dinas Pendidikan dengan 696 ASN, disusul Dinas Kesehatan sebanyak 364 ASN, sementara sisanya tersebar di sejumlah SKPD dan kecamatan. 

Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno menjelaskan bahwa penggunaan koordinat identik bukanlah kejadian tunggal.  

“Ada satu titik yang tercatat dipakai lebih dari lima orang. Ini menjadi indikasi kuat adanya manipulasi,” kata Ade.  

BKPSDM belum langsung menjatuhkan sanksi disiplin. Saat ini, langkah awal yang ditempuh dengan pembinaan melalui pimpinan masing-masing instansi. 

Ade menegaskan, absensi palsu tidak akan dihitung sebagai kehadiran sah. Jika akumulasi ketidakhadiran melampaui batas, ASN bersangkutan bisa menghadapi konsekuensi berat.  

“Apabila total ketidakhadiran mencapai lebih dari 29 hari, sanksinya bisa sampai pemberhentian,” ucapnya.  

Ke depan, BKPSDM berencana memperkuat sistem pengawasan absensi digital agar lebih sulit dimanipulasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga disiplin aparatur sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.