82 Orang Tertimbun, Pemerintah Percepat Penanganan Darurat Longsor Cisarua
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengkoordinasikan percepatan penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi.
Berdasarkan pembaruan data BNPB, Sabtu 24 Januari 2026 pukul 13.00 WIB, longsor terjadi di Pasirkuning RT 05/11 dan Pasirkuda RT 01/10, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.
Bencana ini mengakibatkan sekitar 30 rumah terdampak dan berdampak langsung terhadap 34 Kepala Keluarga atau 113 jiwa.
Dalam peristiwa longsor tersebut, 8 orang dilaporkan meninggal dunia, 23 orang berhasil selamat, sementara 82 orang lainnya masih dalam proses pencarian dan pendataan.
Upaya penanganan darurat saat ini dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat dengan dukungan BPBD Provinsi Jawa Barat, aparat TNI–Polri, serta unsur terkait lainnya.
Proses pencarian korban, pendataan dampak, dan pengamanan lokasi terus dilakukan, mengingat potensi longsor susulan akibat kondisi cuaca.
Kemenko PMK mendorong prioritas operasi SAR dengan pelibatan penuh Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terlatih, serta percepatan penetapan status Tanggap Darurat Daerah guna mendukung mobilisasi sumber daya, personel, dan logistik.
"Selain itu, layanan kemanusiaan dasar seperti pelayanan medis, logistik, dapur umum, air bersih, dan shelter aman bagi warga terdampak terus diperkuat, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan," tulis keterangan tertulis yang diterima.
Untuk mengurangi risiko lanjutan, Kemenko PMK menekankan pentingnya pengamanan wilayah rawan, pembatasan akses warga ke zona berbahaya, serta koordinasi teknis dengan BMKG dan PVMBG. Pemerintah daerah juga didorong melakukan pendataan cepat dan akurat serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap 6–12 jam.
Dalam aspek komunikasi, Kemenko PMK menegaskan perlunya informasi satu pintu melalui BPBD dan BNPB guna mencegah hoaks dan kepanikan publik.
Untuk memastikan koordinasi penanganan darurat berjalan efektif di lapangan, Menko PMK menugaskan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Budiono Subambang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat, memperkuat sinergi pusat–daerah, dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tertangani secara cepat dan tepat.
"Kemenko PMK menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan komitmen untuk terus mengawal penanganan bencana secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan," tutupnya.
