Gerakan Rakyat Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Demokrat: Apakah Partainya Lolos Verifikasi?
JAKARTA – Partai baru Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri dan menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan, sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Deklarasi ini dilakukan pada Senin 19 Januari 2026 dan diumumkan oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid.
"Kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rasyid Baswedan," ujar Sahrin, dikutip dari kanal YouTube resmi Gerakan Rakyat.
Menurutnya, pembentukan partai ini melalui proses panjang sejak 2023, dan secara resmi ditetapkan pada awal 2026 melalui rapat kerja nasional.
Langkah Gerakan Rakyat mendapat sorotan dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, siapapun bisa mengusulkan pasangan calon presiden-calon wakil presoden (capres- cawapres), pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi 0 persen.
"Kalau keputusan MK mengatakan bahwa presidential threshold sudah 0 persen, artinya siapapun, partai manapun boleh mengusulkan. Itu terbuka," kata Dede kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2026).
Meski begitu, Dede menekankan, capres-cawapres bisa diusulkan oleh partai yang lolos verifikasi di KPU. Ia pun mempertanyakan Partai Gerakan Rakyat apakah bisa lolos verifikasi.
"Tinggal nanti apakah partainya masuk dalam verifikasi? Karena kan akan banyak sekali dengan kondisi kayak begini, akan banyak sekali partai," ucapnya.
Ia menekankan bahwa meski presidential threshold kini 0 persen pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), calon presiden hanya bisa diajukan oleh partai yang lolos verifikasi KPU.
"Tinggal nanti apakah partainya masuk verifikasi? Akan banyak partai yang bermunculan dengan kondisi seperti ini," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI menambahkan, pihaknya belum membahas UU Partai Politik, yang mengatur partai peserta pemilu. Namun, dia menghargai langkah partai baru sebagai bagian dari demokrasi dengan presidential threshold 0 persen.
"Tapi kalau misalnya ada partai mendeklarasikan saya pikir monggo, itu suatu hal yang bagus dalam alam demokrasi dengan presidential threshold 0 persen, silakan," pungkasnya.
