Rais Aam PBNU Batal Hadir di Forum Islah Tebuireng, Isyarat Menghindari Islah?

JAKARTA, iNews.id – Upaya para kiai sepuh dan keluarga besar pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari untuk mendamaikan dua pucuk pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, terancam kandas.

Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, melalui surat resmi PBNU, menyatakan menarik diri dan mengusulkan penundaan agenda Silaturahim Mustasyar dengan Rais ‘Aam yang seharusnya digelar Sabtu (6/12/2025).

Surat bernomor 4802/PB.02/B.I.01.71/99/12/2025 yang ditujukan kepada penggagas acara, dr. KH Umar Wahid, menyebut alasan penundaan adalah adanya sidang Pleno PBNU pada 9–10 Desember.

Padahal, forum yang digagas keluarga Tebuireng ini dirancang khusus sebagai kelanjutan pertemuan masyayikh di Ploso (30/11) untuk mendorong islah dan menyatukan sikap pucuk pimpinan PBNU. Susunan acara bahkan telah mencantumkan pemaparan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, yang akan diakhiri dengan rumusan kesepakatan damai dan konferensi pers di hadapan para Mustasyar dan Syuriyah.

"Kalau hadir di Tebuireng, beliau otomatis mengikuti keputusan masyayikh. Beliau mungkin menunggu forum yang bisa dikontrol sendiri,” ujar seorang sumber dari Jawa Timur.

Langkah ini dikhawatirkan sebagian pihak sebagai sinyal bahwa Rais Aam tidak membuka ruang islah yang tulus. Jika forum Tebuireng dibatalkan, inisiatif para kiai sepuh untuk mendamaikan dinamika internal dapat terhentu. 

"Kalau pintu islah dibuka oleh masyayikh tapi tidak ditanggapi, siapa yang sebenarnya tidak menginginkan perdamaian?” tanya sumber tersebut.

Di tengah ketidakpastian ini, Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia menyerukan agar kepemimpinan PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART dan menghormati ikhtiar islah kiai sepuh.

Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, secara keras menyoroti adanya rencana pihak tertentu menggelar rapat pleno untuk menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum.

“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” kata Purwaji.

Para kader menilai, keputusan sepihak di PBNU sudah menjauh dari tradisi musyawarah dan mengancam marwah organisasi yang berpijak pada syura (musyawarah) ulama.