MA Putuskan Maman Sudirman Bukan Ketua DPC PPP Lebak yang Sah

Nasional | sindonews | Published at Senin, 16 November 2020 - 01:35
MA Putuskan Maman Sudirman Bukan Ketua DPC PPP Lebak yang Sah

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memutuskanAnggota DPRD Kabupaten Lebak, Maman Sudirman bukan merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)PPP Kabupaten Lebak periode 2016-2021 yang sah.

Ini merupakan putusan MA di tahap peninjauan kembali (PK) sebagaimana tercantum dalam salinan putusan PK Nomor: 6 PK/Pdt.Sus-Parpol/2020. Pemohon PK perkara ini adalah Mahkamah Partai DPP PPP yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Mahkamah Partai DPP PPP yakni KH Zainut Tauhid Sa’adi dan Siti Yulia Irfany Sarifuddin.

Di tahap PK, Mahkamah Partai melawan Maman Sudirman serta Ketua DPW PPP Provinsi Banten, Sekretaris DPW PPP Provinsi Banten, Ketua Umum DPP PPP, dan Sekretaris Umum DPP PPP sebagai termohon PK. (Baca juga: Suharso Monoarfa, Mardiono dan Khofifah Digadang-gadang Maju di Muktamar PPP di Makassar)

Perkara ini ditangani dan diadili oleh majelis hakim agung PK yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial Sunarto dengan anggota I Gusti Agung Sumanatha dan Ibrahim.

Putusan ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim oleh tiga majelis pada Rabu, 22 April 2020. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh dua anggota majelis serta Rafmiwan Murianeti sebagai panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Majelis hakim agung PK menyatakan, setelah meneliti secara saksama memori PK yang diajukan Mahkamah Partai DPP PPP dan kontra memori PK yang diajukan Maman Sudirman dkk, dihubungkan dengan pertimbangan putusan judex juris atau putusan kasasi MA Nomor: 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 tertanggal 19 September 2020, maka MA dalam pemeriksaan PK berpendapat bahwa alasan-alasan PK Mahkamah Partai DPP PPP dapat dibenarkan. (Baca juga: Partai Masyumi Lahir Kembali, PPP: Bisa Ikut Pemilu Nggak?)

Majelis hakim menggariskan, judex juris telah menunjukkan kekhilafan yang nyata dalam putusannya. Musababnya, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Partai Politik, jika terjadi perselisihan partai politik maka diselesaikan oleh internal partai politik. Penyelesaian internal tersebut merujuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yakni dilakukan oleh Mahkamah Partai.

Majelis hakim menegaskan, ternyata perselisihan partai politik dalam perkara a quo adalah terkait dengan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Lebak periode 2016-2021. Secara faktual, perselisihan itu telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai DPP PPP sebagaimana Putusan Nomor: 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017. Bagi majelis hakim, putusan Mahkamah Partai itu bersifat final dan mengikat secara internal (vide Pasal 32 ayat (5)).

Majelis hakim melanjutkan, dengan telah diselesaikannya perselisihan tersebut melalui Mahkamah Partai DPP PPP, maka menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan menaatinya. Sehingga pengajuan gugatan penggugat dalam hal ini Maman Sudirman melalui Pengadilan Negeri (PN) Serang, Banten sebelumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Baca juga: Presiden hingga Menteri Dijadwalkan Hadir di Muktamar IX PPP di Makassar)

"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Mahkamah Partai DPP PPP tersebut. Dua, membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 tanggal 19 September 2018," tegas Ketua Majelis Hakim Agung PK Sunarto saat pengucapan putusan, sebagaimana dikutip SINDOnews di Jakarta, Minggu (15/11/2020) sore.

Sunarto melanjutkan, majelis hakim agung PK juga mengadili kembali dua hal di tahap PK. Satu, menyatakan gugatan penggugat dalam hal ini Maman Sudirman di tahap PN Serang tidak dapat diterima. Dua, menghukum para termohon PK untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan hingga pemeriksaan PK.

"Yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000," ujarnya.

Secara spesifik, Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor: 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017 terkait dengan perkara perselisihan "Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Lebak Masa Bakti 2016-2021 antara Neng Siti Julaiha dkk (sebagai pemohon) melawan DPW PPP Provinsi Banten (sebagai termohon)".

Mahkamah Partai DPP PPP memutuskan, di antaranya, satu, Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor: 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 cacat dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dua, menyatakan sah Keputusan Rapat Formatur Muscab VIII PPP Kabupaten Lebak pada 16 Agustus 2017.

Tiga, menyatakan sah SK Formatur Nomor: 003/Formatur/VIII/2017 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari’ah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar DPC PPP Kabupaten Lebak. Empat, memerintahkan kepada para termohon dalam tempo 10 hari sejak putusan Mahkamah Partai ditetapkan untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) DPW PPP yang isinya mengesahkan Susunan Personalia DPC PPP Kabupaten Lebak Masa Bakti 2016-2021 sesuai dengan lampiran SK Formatur Nomor: 03/Formatur/VIII.

Untuk diketahui, Musyawarah Cabang (Muscab) VIII PPP Kabupaten Lebak berlangsung pada 23 Oktober 2016. Hasil Muscab tersebut yakni Neng Siti Julaiha terpilih sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Lebak periode 2016-2021. Lebih lima bulan setelah itu, DPW PPP Provinsi Banten malah menerbitkan SK yang berisi susunan pengurus DPC PPP Kabupaten Lebak dengan Maman Sudirman sebagai Ketua DPC. Neng Siti Julaiha kini juga merupakan Wakil Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi III DPRD Provinsi Banten.

Artikel Asli