Soroti Dampak Pagar Beton Laut, LPBINU Minta Pemprov DKI Tinjau Lagi Amdal

Keberadaan tanggul atau pagar laut beton sepanjang tiga kilometer yang dibangun PT Karya Citra Nusantara (KCN) di wilayah laut Cilincing, Jakarta Utara disoroti oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) DKI Jakarta. Mereka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta segera meninjau kembali Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Ketua LPBINU DKI Jakarta Laode Kamaludin menilai, pagar beton tersebut telah merampas ruang hidup nelayan. Dia menuturkan bahwa proyek ini bukan hanya menghambat akses nelayan ke laut, tetapi juga membuka peluang terjadinya praktik reklamasi terselubung di masa depan.

Baca juga: Heboh Tanggul Beton di Laut Cilincing, KCN: Itu Sah

“Sekalipun PT KCN menyebut pagar itu untuk kepentingan pelabuhan, kita tidak boleh menutup mata terhadap potensi penyalahgunaan di kemudian hari,” katanya, Senin (15/9/2025).

Selain masalah pagar beton, LPBINU DKI Jakarta juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang membelit PT KCN dan dinilai merugikan masyarakat sekitar. Laode mengatakan, pemerintah daerah harus mengambil sikap tegas agar konflik serupa tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian sosial maupun ekologis.

“Pemprov DKI memiliki tanggung jawab untuk memastikan kawasan pesisir aman dan tetap bisa diakses nelayan. Langkah konkret berupa evaluasi Amdal dan pencabutan izin operasi adalah solusi yang harus segera diambil,” tuturnya.

Baca juga: KKP Pastikan Proyek Pagar Beton Cilincing Sudah Kantongi Izin

Dengan desakan ini, LPBINU DKI Jakarta berharap pemerintah hadir untuk melindungi hak masyarakat pesisir serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih besar di masa depan.

Terpisah sebelumnya, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi menyatakan pihaknya tidak tinggal diam dan tengah melakukan pendataan terhadap nelayan yang terdampak pembangunan. "Kami sudah akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk mendata dulu. Kami takut nanti dalam tanda petik ini nelayan Jakarta atau bukan, atau Cilincing, karena tadi kami tegaskan, kami akan fokus pada nelayan Cilincing, yang kebetulan keberadaannya tadi kita jelasin, ada diapit oleh Pelindo dan KCN," katanya dalam konferensi pers, Jumat (12/9/2025).

Widodo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan survei terhadap wilayah-wilayah terdampak seperti Kalibaru, Cilincing, dan Marunda. Berdasarkan hasil survei tersebut, terdata ada sekitar 700 nelayan dan 1.100 kapal yang beroperasi di kawasan itu.

"Itulah yang menjadi fokus kami," tambahnya. Terkait langkah konkret yang akan diambil selama proses pembangunan berlangsung, Widodo mengungkapkan bahwa KCN sedang mencari formula bantuan yang tepat bagi para nelayan.

"Nah, apa yang akan langkah nyatanya selama proses pembangunan? Karena proses pembangunan ini pasti ada dampak. Tadi kami sampaikan, kami akan mencari formula apa yang bisa membantu," pungkasnya.