Pemerintah Ajukan Penawaran Resmi Kampung Haji ke Arab Saudi 30 Oktober

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan perkembangan terkini terkait pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Ia menyebutkan, pemerintah akan mengajukan penawaran kepada Arab Saudi pada 30 Oktober 2025.

"Ya sudah berjalan. Tadi saya juga laporan ke Bapak Presiden, saya kasih laporan penuhnya, itu berjalan sesuai rencana dan kami akan memasukkan penawaran sehari resmi, karena itu adalah prosesnya tetap proses tender pada tanggal 30 Oktober secara lengkap dengan detail," jelas Rosan kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

Rosan merinci, pengajuan penawaran tersebut bukan hanya terkait harga, tapi juga perencanaan pembangunan hingga desain. "Jadi insyaallah nanti tanggal 30 Oktober kita masukkan dan mungkin pengumumannya sebelum bulan Desember disampaikan akan sudah ada," ujarnya.

Baca Juga: Alih Penyelenggara Ibadah Haji, Apa Saja Tantangannya?

Dia juga menambahkan, ada opsi lain terkait pembangunan Kampung Haji tersebut. Termasuk pembelian hotel hingga tanah. "Disampaikan apakah kita juga sudah punya rencana-rencana lain, sehingga insyaallah bangunan dan juga dari pembelian hotel dan tanah yang ada di Makkah itu bisa terwujud segera."Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi membahas pembangunan Kampung Haji sebagai salah satu agenda strategis kerja sama kedua negara. Kampung Haji juga menjadi pembahasan khusus dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al-Salam.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang turut mendampingi Presiden Prabowo menegaskan, pembahasan mengenai Kampung Haji sudah dilakukan dalam pertemuan dengan pihak Saudi. Dia mengatakan selain Kampung Haji, pertemuan bilateral juga membahas berbagai aspek kerja sama lain, mulai dari percepatan perjanjian perdagangan bebas hingga rencana investasi strategis di bidang energi.

Baca Juga: Prabowo Berharap Indonesia Punya Kampung Haji di Makkah

"Insyaallah, Kampung Haji di era Pak Prabowo akan bisa terwujud. Mohon doanya," kata Zulhas dalam keterangan resminya, Kamis (3/7/2025).

Selama ini, kata Zulhas, kerja sama kita lebih banyak berkisar pada urusan umrah, haji, dan tenaga kerja. "Namun ke depan, mereka ingin memperluas kerja sama tersebut ke sektor yang lebih luas," katanya.

Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan membentuk tim khusus untuk mematangkan dan mengkaji regulasi Kampung Haji. "Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, beliau menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kerja sama antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia," ujarnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap, pembentukan tim kajian bersama menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan. "Sesuai dengan arahan Presiden, kita sudah bekerja sama dengan BPH untuk segera menindaklanjuti penyusunan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut," jelasnya.