Koalisi Keadilan Berharap Kapolri Pengganti Listyo Sigit Bukan Sosok Bermasalah

Koalisi Keadilan tak ingin Kapolri pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan figur yang bermasalah. Pucuk pimpinan Polri nantinya harus figur yang bersih agar reformasi kepolisian dapat berjalan.

Koalisi Keadilan menyampaikan tiga syarat utama calon Kapolri pengganti Jenderal Sigit. “Calon Kapolri Harus Bebas dari Kasus Korupsi, Judi Online, dan Beking Tambang. Itu tiga syarat utama agar siapa pun bisa dipilih sebagai Calon Kapolri,” ujar Koordinator Koalisi Keadilan Fuad Adnan dalam keterangan kepada awak media, Senin (15/9/2025).

“Kita ingin figur Kapolri yang bersih agar reformasi kepolisian dapat berjalan. Kita tidak ingin figur yang bermasalah,” sambungnya.

Baca juga: Disebut Masuk Bursa Calon Kapolri, Ini Karier Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Suyudi Ario Seto

Fuad menyikapi perkembangan terkini seputar nama calon Kapolri yang beredar di ruang publik dengan inisial S dan D. Menurut Fuad, siapa pun figur tersebut seharusnya mereka berani mendeklarasikan diri sebagai pihak yang tidak pernah korupsi, berani berantas judi online, dan tidak membekingi tambang.

Mantan aktivis HMI ini ingin nama-nama tersebut dibuka ke publik agar mendapat penilaian dari publik. “Mau D, mau S ataupun R, seharusnya nama-nama tersebut dibuka di ruang publik. Saya kira Presiden Prabowo pasti ingin figur yang terbaik agar tidak membebani pemerintahannya. Rakyat tidak ingin calon Kapolri yang dipilih nantinya malah bermasalah,” ucapnya.

Fuad meminta pemilihan Kapolri bisa melibatkan Komisi Reformasi Kepolisian yang seharusnya bisa segera dibentuk dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, agenda pergantian Kapolri harus berlangsung dalam waktu dekat lantaran momentum yang kuat untuk mendorong reformasi Kepolisian.

Karena itu, sebagai Komisi Negara yang nantinya diisi oleh orang-orang yang kredibel dan memiliki akuntabilitas publik, Komisi Reformasi Kepolisian harus mampu mengerucutkan nama-nama calon Kapolri yang bersih dan layak. Dia yakin Komisi Reformasi Kepolisian bisa jadi platform publik untuk ikut menyeleksi nama-nama calon Kapolri.

“Karena itu, saya pun berharap orang yang terafiliasi dengan kasus korupsi, judi online, dan beking tambang tidak dimasukkan dalam Komisi Reformasi Kepolisian ini. Dan momentum pergantiannya harus sekarang atau dalam waktu dekat, supaya tidak lewat,” pungkasnya.