JK Lantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Jakarta 2025-2030
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyaksikan pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Masa Bakti Tahun 2025-2030 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/9/2025). Pelantikan dan pengukuhan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Jakarta dilakukan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla.
Dalam sambutannya, Pramono berharap pengurus baru PMI Jakarta dapat memberikan kontribusi yang berbeda dari daerah lainnya. Sebab, layanan PMI Jakarta didukung oleh infrastruktur yang lebih lengkap yang dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugasnya.
Baca juga: Jusuf Kalla Tinjau Proses Donor Plasma Konvalesens di PMI Jakarta
“Saya ingin memberikan apresiasi kepada pengurus yang baru. Mudah-mudahan PMI Jakarta betul-betul memberikan warna dan kontribusi yang baik, yang berbeda dengan PMI-PMI di daerah lain," ujar Pramono.
PMI memiliki peran serta yang sangat strategis dalam membangun masyarakat yang sehat. Karena itu, Pramono menegaskan bahwa Pemprov Jakarta siap menjalin kerja sama dengan pengurus PMI Jakarta.Jakarta memiliki 31 rumah sakit, 44 puskesmas di tingkat kecamatan, dan 267 puskesmas di tingkat kelurahan. Fasilitas layanan kesehatan ini juga untuk mendukung pemenuhan kebutuhan darah di Jakarta yang sangat vital. "Alhamdulillah selama ini terpenuhi dengan baik," katanya.
Ketua Pengurus Provinsi PMI Jakarta Mardani bin Haji Nasir atau Beky Mardani menuturkan stok darah di Jakarta saat ini masih aman. Setiap harinya, Jakarta membutuhkan sekitar 1.000 hingga 2.000 kantong darah yang didapatkan dari masyarakat pendonor.
"Pendonor-pendonor datang dari berbagai kelompok masyarakat misal organisasi, komunitas, perusahaan, bahkan juga kelompok-kelompok agama. Mereka-mereka inilah yang bersama-sama memasok kebutuhan darah Jakarta," ujar Beky.
Pemprov Jakarta memberikan dukungan kepada layanan PMI, salah satunya berupa penyediaan keamanan agar darah yang diproses melalui laboratorium bisa terhindar dari penyakit menular. "Di situlah peran pemerintah provinsi untuk menjamin darahnya. Jadi, tersedia, darahnya aman, serta pasiennya terselamatkan," katanya.
