PPI Australia Kecam Anggota Komisi XI DPR yang ke Australia di Tengah Maraknya Aksi Demontrasi

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI DPR yang memilih berada di Australia saat maraknya aksi unjuk rasa atas kenaikan tunjangan anggota dewan di Senayan.

"Melalui surat terbuka ini, kami PPI Australia menyampaikan rasa kecewa dan mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang lebih memilih untuk berada di Australia di saat rakyat Indonesia sedang menyuarakan aspirasi dan melakukan demonstrasi," tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum PPI Australia 2024-2025, Wildan Ali yang dikutip Minggu (31/8/2025).

Baca juga: Prabowo Minta TNI-Polri Tindak Tegas Perusakan dan Penjarahan

Jika kegiatan tersebut benar kunjungan kerja, maka Wildan menyatakan terdapat pertanyaan publik yang harus mereka jawab. Salah satunya mengapa durasi kunjungan kerja hingga akhir pekan.

"Semua orang tahu bahwa tidak ada aktivitas kantor di Australia pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga kegiatan bilateral antar negara tidak mungkin dilaksanakan," ujarnya.

Dalam surat tersebut, Wildan pun menyoroti jadwal kegiatan non-kerja seperti Sydney Marathon 2025 dan Wisata ke Blue Mountain dan Scenic World & Echo Point. Menurutnya, hal tersebut bertolak belakang dengan sikap pemerintah yang sedang menggencarkan efisiensi anggaran.

Baca juga: Panglima TNI Ajak Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

"Juga memperlihatkan gaya hidup bermewah-mewahan di tengah derita rakyat. Kalaupun menggunakan uang pribadi, kami merasa bahwa hal tersebut tetap tidak pantas mengingat kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja," ucapnya.

"Lebih jauh lagi, sikap demikian jelas memperlihatkan hilangnya empati terhadap penderitaan dan kemarahan rakyat Indonesia," sambungnya.

Menyikapihal itu, PPI Australia menuntut secara terbuka kepada:

1. Delegasi Komisi XI DPR RI

a. Memberikan penjelasan secara langsung dan terbuka kepada rakyat terkait tujuan, manfaat, dan anggaran kegiatan ini, serta meminta pertanggungjawaban dari anggota yang terlibat;b. Segera kembali ke tanah air, menjawab tuntutan aksi, dan menerima aspirasi rakyat secara langsung.

2. Penyelenggara Sydney Marathona. Menolak partisipasi para anggota Komisi XI DPR RI yang terbukti mengikuti kegiatan ini untuk kepentingan pribadi;

b. Mengingat Sydney Marathon adalah ajang internasional bergengsi, partisipasi anggota DPR yang lari dari tanggung jawab publik justru mencoreng reputasi acara dan nilai-nilai yang dikedepankan.

"Sebagai pelajar Indonesia di Australia, kami tidak bisa tinggal diam menyaksikan representasi legislatif yang mengabaikan rakyat dan bersembunyi dibalik alasan kerja," tuturnya.

"Kami malu memiliki wakil rakyat yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan jauh dari empati publik. Wakil rakyat seharusnya hadir dan berdiri bersama rakyat, bukan pergi dan meninggalkan tanggung jawabnya demi kepentingan pribadi di luar negeri," tambah dia.

Misbakhun Bantah Ikut Sydney Marathon

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun membantah dirinya mengikuti Sydney Marathon 2025 yang digelar di Australia. Hal itu ia sampaikan merespons ramainya perbincangan di media sosial terkait namanya tercantum dalam acara lari yang dimaksud di tengah-tengah maraknya aksi demonstrasi di Jakarta.

"Saya pastikan tidak ikut," kata Misbakhun saat dihubungi wartawan yang dikutip Minggu (31/8/2025).

Ia kemudian menjelaskan mengapa namanya tercantum sebagai peserta dalam even yang dimaksud. Menurutnya, pendaftaran acara tersebut dilakukan setahun sebelum dimulai.

"Soal terdaftar sebagai peserta marathon itu karena mekanisme pendaftaran marathon dalam kategori World Major Marathon seperti Sydney itu harus setahun sebelumnya," ujarnya.

Misbakhun membenarkan adanya kunjungan kerja Komisi XI ke Canberra dan Sydney pasa 27-29 Agustus 2025. Menurutnya, agenda tersebut sudah dijadwalkan sebelum adanya gejolak demonstrasi.

"Kalau Komisi XI ke Australia itu agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agenda nya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta," ucapnya. Menurutnya, kunjungan kerja tersebut bersama beberapa mitra Komisi XI DPR.