Pengibaran Bendera One Piece, Hendri Satrio: Bentuk Protes Kebijakan Meresahkan

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai pengibaranbendera One Piece merupakan bentuk keresahan masyarakat. Hal ini sebagai respons kebijakan pemerintah.

"Jadi ini bentuk protes yang dibuat secara lucu kemudian dekat dengan masyarakat, karena kebijakan-kebijakan seperti pajak amplop hajatan atau wacana WA berbayar membuat masyarakat mengernyitkan dahi," ujar Hendri, Minggu (3/8/2025).

Baca juga: DPR: Pengibaran Bendera One Piece Tak Berarti Tindakan Melecehkan Simbol Negara

Fenomena ini harusnya menampar Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Pasalnya alih-alih budaya Indonesia yang dijadikan bahan untuk protes, namun budaya Jepang yang masuk.

Hendri menilai hal ini merupakan respons kurangnya perhatian terhadap budaya lokal sehingga membuat One Piece menjadi alat ekspresi. "Harusnya yang ditampar pertama kali tuh Menteri Budaya, kenapa ada budaya Jepang masuk Indonesia dan jadi tren? What happened? Ada apa dengan budaya kita?" katanya.Dia menilai penggunaan simbol asing ini dinilai lebih aman daripada simbol lokal. Sebab, simbol lokal kerap disalahartikan dan justru berpotensi terancam terkena pidana.

"Jadi kalau pakai komiknya Indonesia dimungkinkan sangat dekat, nanti mereka takut juga diapa-apain, kena UU ITE atau apa, jadi ambil ceritanya yang di Jepang saja," ucapnya.

Hendri juga meyakini bahwa masyarakat Indonesia memahami batas-batas berekspresi di mana menempatkan bendera Merah Putih di atas simbol lain. Hendri juga mengingatkan bahwa Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selalu menjamin kebebasan berekspresi.

"Saya yakin masyarakat paham batasannya, mereka tahu mana yang manga, mana yang nyata, makanya bendera Jolly Roger dipasang di bawah Merah Putih, sesuai pesan Gus Dur soal kebebasan berekspresi," ujar Hendri.

Dia berharap pemerintah memperbaiki komunikasi publik kepada masyarakat. Hal ini terutama dalam menerapkan sebuah kebijakan publik.

"Mudah-mudahan dengan fenomena One Piece-One Piece ini pemerintah, satu komunikasi diperbaiki, kedua kalau belum ajeg gitu soal kebijakan, jangan ngomong dulu. Jangan setiap pejabat testing the water. Marah loh masyarakat, lama-lama capek dites-tes terus," katanya.