Hasto Tak Masuk Struktur Pengurus PDIP, Pengamat: Masuk Kabinet Prabowo atau Akhir Karir Politik?
Kongres ke-6 PDI Perjuangan (PDIP) yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Badung, Bali telah resmi ditutup, Sabtu malam (2/8/2025). Sejumlah keputusan strategis diambil, termasuk pengumuman jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang baru.
Namun, perhatian tertuju pada tidak adanya nama Hasto Kristiyanto yang baru saja mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, dari struktur partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut.
Baca juga: Megawati Rangkap Jabatan Ketum dan Sekjen PDIP, Komarudin Watubun: Ibu Punya Pertimbangan Lebih MatangPosisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang sebelumnya dijabat Hasto Kristiyanto, kini dirangkap langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Keputusan ini menuai berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai ada sejumlah kemungkinan terkait keputusan Megawati yang tidak lagi mengangkat Hasto menjadi Sekjen PDIP. Pertama, Hasto sebagai Sekjen saat ini, sekaligus tokoh paling dipercaya Megawati akan mengemban tugas di luar Partai, semisal ditugaskan bergabung dengan kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Struktur Lengkap DPP PDIP 2025–2030, Megawati Ketum Merangkap Sekjen
“Kedua, Megawati belum menemukan tokoh dengan posisi setara Hasto di internal PDIP. Bagaimanapun Sekjen memiliki peran strategis, di internal harus mampu mengkonsolidasi pengurus, di eksternal harus mampu mewakili keputusan-keputusan ketua umum, untuk itu Megawati tidak menunjuk Sekjen dengan mudah,” kata Dedi saat dihubungi iNews Media Group, Minggu (3/8/2025).
“Atau, bisa jadi sebaliknya, justru Hasto diampuni dan Megawati diminta untuk tidak lagi melibatkan Hasto di Parpol, agar pengaruh Hasto tidak lagi ada. Syarat mengakhiri karir politik Hasto bisa saja menjadi dasar bargaining ia diampuni,” ungkap Dedi.
Terlebih, kata Dedi, dalam proses hukum yang menjerat Hasto, dia seringkali mengancam Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan mantan kader PDIP, dengan berbagai skandal yang ia ketahui. “Termasuk pernyataan Hasto yang pernah menyebut agar ia keluar dari PDIP,” katanya.
“Jika itu terjadi, maka Prabowo adalah tokoh yang memenangi pertarungan, satu sisi mendapatkan hati Megawati, sisi lain juga tetap bisa melayani kepentingan Jokowi,” ujar Dedi.
“Untuk mengisi posisi Sekjen, sepertinya menggunakan rumus “asal bukan Hasto”, itu artinya tidak lantas tokoh yang dekat dengan Jokowi. Megawati akan sangat menentang keputusan yang terkait kepentingan Jokowi,” paparnya.
Sebelumnya,Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menilai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri punya pertimbangan sendiri untuk merangkap jabatan sebagai sekretaris jenderal (sekjen). Pada periode sebelumnya, jabatan sekjen dipegang Hasto Kristiyanto.
"Yang pasti Ibu punya pertimbangan lebih matanglah, baik itu untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar ke depan," ujar Komarudin saat ditemui seusai Kongres ke-6 PDIP, Sabtu (2/8/2025).
Komarudin pun mengaku belum mengetahui hingga kapan Megawati mengemban jabatan sekjen PDIP . Dia meyakini, Megawati punya pertimbangan sendiri untuk menunjuk sekjen PDIP.
